Taliwang (Ekbis NTB) – Keberadaan bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk kini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak diresmikan, keduabendungan itu banyak dikunjungi masyarakat setiap pekannya.
Terbaru bendungan Tiu Suntuk yang terletak di kecamatan Brang Ene. Bendungan yang diresmikan presiden Joko Widodo awal Mei ini selalu ramai didatangi warga setiap harinya. Di akhir pekan terlihat hilir mudik masyarakat silih berganti tanpa henti berkunjung sejak pagi hingga sore hari. Sementara pada hari-hari biasa, saat sore menjadi waktu terpadat warga berdatangan.
Satu alasan warga senang datang ke bendungan Tiu Suntuk. Menurut mereka jaraknya yang dekat. Dan memang dari perkampungan, bendungan itu hanya sekitar 500 meter dari desa Mujahidin.
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin mengatakan, potensi pariwisata baik bendungan Bintang Bano mapun Tiu Suntuk memang harus segera dikelola dengan serius. “Iya kita memang perlu segera memikirkan soal potensi wisatanya,” katanya, Minggu 12 Mei 2024.
Menurut Wabup, pengelolaan potensi wisata bendungan itu bukan saja dalam rangka mendatangkan pendapatan. Namun lebih penting, upaya itu sebagai salah satu cara turut memelihara bendungan. “Masyarakat datang datang ke bendungan harus ada aturannya. Nah cara mrngaturnya kalau ada yang kelola dalam konteks pariwisata,” urainya.
Khusus pengelolaan bendungan sebagai tujuan wisata, Wabup mengatakan, Pemda KSB memang berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memberikan kewenangan ke pemerintah setempat. Dengan begitu, Pemda dan masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya pemanfaatan sekaligus pemeliharaan bendungan bernilai triliunan rupiah itu.
“Kalau masyarakat dilibatkan mengelolanya maka akan semakin besar juga tanggung jawab memelihara bendungan itu pastinya,” jamin Wabup.
Selanjutnya ditanya bagaimana konsep pengelolaan potensi pariwisata bendungan itu jika diserahkan ke daerah? Wabup menjelaskan, ada dua cara yang dapat diterapkan. Pertama dikelola langsung oleh pemerintah dengan membentuk sebuah otoritas khusus atau yang kedua diserahkan ke pemerintah desa dan masyarakat sekitar lokasi bendungan.
“Kita bisa buat UPTD-nya. Atau kalau dikelola masyarakat ya lewat Pokdarwis. Tapi pemerintah tetap harus hadir memberikan pendampingan agar pengelolaannya benar-benar sesuai aturan,” imbuh Wabup. (bug)
Artikel lainnya….
Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik
