Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendistribusikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB menerima masing-masing 1 unit mobil sebagai kendaraan operasional.
Selama empat hari menggunakan kendaraan dinas baru, sejumlah Kepala OPD menilai mobil listrik memiliki banyak keunggulan dibandingkan mobil konvensional, terutama dari segi efisiensi biaya dan kemudahan perawatan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda NTB, Jamaluddin Malady menilai penggunaan mobil listrik merupakan langkah cerdas di tengah kondisi global yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi dengan adanya konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berdampak pada kenaikan harga BBM.
“Menurut saya luar biasa. Baru beberapa hari memakai mobil listrik, rasanya jauh lebih efisien dibandingkan mobil konvensional, apalagi dengan kondisi harga BBM yang terus naik,” ujarnya, Kamis, 6 Januari 2026.
Dari sisi biaya operasional, mobil listrik dinilai jauh lebih hemat. Jika menggunakan mobil konvensional, pengisian BBM harus dilakukan setiap dua hingga tiga hari. Kondisi lalu lintas yang padat juga sering membuat pengguna harus mengantre panjang di SPBU.
Sebaliknya, mobil listrik dapat diisi daya di rumah. Pun biaya sekali pengisian daya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu, dengan waktu sekitar 30 menit tergantung kapasitas baterai. Dalam sekali pengisian penuh, mobil listrik diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 470 kilometer. Namun penggunaan sehari-hari di lingkungan kantor membuat kendaraan tersebut belum perlu sering diisi ulang.
“Sejak kami menerima mobil ini pada Jumat lalu, sampai sekarang belum melakukan pengisian ulang karena pemakaian hanya untuk aktivitas kantor,” katanya.
Dari segi kenyamanan, mobil listrik juga dinilai lebih praktis. Pengguna tidak perlu melakukan perawatan rutin seperti mengganti oli atau komponen mesin lainnya. Jika terjadi masalah, kendaraan cukup dibawa ke dealer untuk diperbaiki.
Selain efisiensi biaya, penggunaan mobil listrik juga dinilai mendukung upaya menjaga lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil. “Lingkungan kita perlu dijaga. Mobil listrik tidak menghasilkan asap seperti mobil konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan,” katanya.
Selain itu, ia menyebut kebijakan penggunaan mobil listrik sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan. Beberapa kementerian bahkan telah lebih dulu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabatnya.
Begitupun disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad. Ia mengaku, kenyamanan penggunaan serta efisiensi menjadi nomor satu dari kendaraan listrik. Saat dibawa berkunjung ke Pulau Sumbawa, pihaknya hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp100 ribu untuk mengisi daya baterai. Sementara, jika menggunakan kendaraan konvensional, dana yang dikeluarkan bisa mencapai Rp600-700 ribu. “Jauh lebih efisien memang ini,” ucapnya.
Di samping itu, terdapat sedikit kendala yang dirasakan saat akan menyeberang dari Lombok ke Sumbawa. Yaitu kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan baterai kendaraan tidak boleh berada di atas 50 persen saat masuk kapal.
Menurutnya, larangan itu berkaitan dengan aspek keselamatan karena baterai kendaraan listrik memiliki potensi risiko tertentu, sehingga perlu pengaturan khusus. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun operator pelabuhan agar aturan tersebut dapat dipahami dengan baik.
Selain itu, tidak semua kapal dapat mengangkut kendaraan listrik. Hanya kapal tertentu yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan yang diperbolehkan membawa kendaraan tersebut. Dengan demikian, jadwal keberangkatan kendaraan listrik perlu menyesuaikan dengan kapal yang memenuhi ketentuan agar penumpang tidak harus menunggu lama di pelabuhan
“Kan kapal-kapal tertentu yang memenuhi seperti Satya Dharma, Dharma Rucitra sehingga kita bisa menyesuaikan,” katanya.
Begitupun disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak (PPA) NTB, Ahmad Masyhuri yang mengatakan kendaraan listrik jauh lebih hemat, nyaman, dan gaspoll. Kendaraan listrik, katanya mengaspal mulus, tidak ada guncangan.
“Kan yang satu pakai mesin. Kalau pakai mesin ada guncangannya. Kalau ini kan dinamo. Dia benar-benar los jalannya,” katanya. (era)
