Lombok(ekbisntb.com) – Di tengah efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ketahanan pangan menjadi program prioritas daerah. Ketahanan pangan ini selaras dengan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menyatakan urutan pertama yang menjadi prioritas daerah NTB adalah untuk kesuksesan ketahanan pangan, termasuk dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung program tersebut.

“Urutan pertama adalah bagaimana kita mensukseskan ketahanan pangan. Infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan itu yang menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu, 12 Februari 2025.
Beberapa program untuk mendukung ketahanan pangan yaitu program pembangunan irigasi, baik irigasi pompa maupun irigasi jaringan, termasuk dengan pompanisasi. “Seperti irigasi-irigasi yang ada, pompanisasi. Jadi kita penguatan program asta cita,” sambungnya.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti pemanfaatan jalan tidak masuk dalam daftar program prioritas jika kondisi jalan belum terlalu mendesak. Dan akan menjadi prioritas ketika kondisi infrastruktur sudah memprihatinkan.
“Pemanfaatan jalan kalau kita lihat jalannya parah ya menjadi prioritas, seperti jembatan putus kan tidak mungkin tidak menjadi prioritas, itu menjadi prioritas karena fungsinya,” katanya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah saat ini untuk mensukseskan tujuh program yang terkandung dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sehingga, perencanaan program nantinya akan menyesuaikan dengan program pusat.
Dalam perencanaan, katanya, akan dipikirkan dengan matang, mana program yang bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik, dan mana program yang masih belum terlalu membutuhkan sentuhan.
“Perencanaan yang bisa dieksekusi dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ketika ada semacam efisiensi, maka berbicaralah skala prioritas, misalnya seperti tadi port to port itukan program jangka panjang. Kalau kita skala prioritaskan, mungkin urutannya dia bisa urutan ke tiga, ke empat,” jelasnya.
Adapun terkait dengan beberapa program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov yang terancam ditunda bahkan batal, ungkapnya, antinya semua program tersebut akan dikemas kembali sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang mana, semua program akan bermuara pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Itu dipangkas untuk nanti pada saatnya ya dikembalikan sesuai dengan program, visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pokoknya semua diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, 7 Asta Cita, seperti tadi salah satu adalah MBG,” terangnya.
Sementara, terkait dengan pembagian anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat di daerah, Pemprov NTB masih menunggu arahan dari pusat. “Petunjuk sharingnya belum kita dapatkan, kalau ada perintah pasti kita laksanakan,” pungkasnya. (era)