Mataram (suarantb.com) – Target kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 naik menjadi 2,5 juta. Naik sekitar 200 ribu daripada target kunjungan tahun 2025 yang hanya 2,3 juta kunjungan wisatawan. Meski menaikkan target kunjungan wisatawan, NTB masih menghadapi sejumlah masalah dalam pengelolaan objek wisata, terutama masalah sampah.
Misalnya saja, di Gili Trawangan yang menjadi salah satu destinasi wisata NTB yang mendunia, baru-baru ini viral soal sisi lain kawasan wisata tersebut, menunjukkan gunungan sampah di Gili Trawangan. Saat ini produksi sampah harian di Trawangan rata-rata mencapai 18 ribu ton per hari. Bahkan bisa bertambah saat peak season.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia menegaskan masalah sampah menjadi atensi pihaknya. Sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Gili Tramena, pihaknya tidak akan menyelesaikan sampah di Gili Trawangan, tetapi juga permasalahan lain, seperti aset, air, dan lainnya.
Termasuk dengan status lahan, yaitu peralihan dari kawasan konservasi ke Area Penggunaan Lain (APL) juga menjadi perhatian satgas.
“Tetap menjadi perhatian, air dan sampah di Gili Trawangan itu tetap menjadi perhatian kita untuk penanganannya,” ujarnya.
Dia mengakui, sampah di kawasan Gili Trawangan juga mengganggu ekosistem di wilayah itu. Permasalahan menahun ini, lanjutnya akan segera diharmonisasi agar cepat ditemukan solusi. “Ya tentunya provinsi hadir juga menjadi mitra, tentunya ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa juga yang ada dalam Satgas. Ya tentunya bagaimana kita mengharmonisasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan, tidak hanya soal air dan sampah di sana,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah sampah di Trawangan, Pemprov dan Satgas memiliki opsi-opsi, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kebijakan itu, lanjutnya masih dalam pembahasan untuk ditemukan solusi konkret agar masalah sampah di NTB, khususnya objek wisata tidak berulang.
“Tentunya mana yang memang paling ideal dan efektif dilaksanakan sebagai quick win, ya tentunya itu akan diambil pada saat yang paling ideal,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, meminta Pemprov NTB serius menangani sampah yang ada di Gili Trawangan. Menurutnya, Pemprov beserta dengan pengelola harus bisa memaksimalkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dijelaskan, saat ini mesin insinerator di TPST hanya bisa mengelola sekitar 5-10 ton sampah per hari. Tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan per harinya. Akibatnya, banyak sampah menggunung yang hingga kini belum ada solusi nyata untuk penanganannya.
Terbatasnya kapasitas pengolahan sampah TPST Gili Trawangan, DPRD mendorong upaya serius dari Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Dengan memberikan dukungan yang pengadaan sarana dan prasarana untuk mengurangi timbulan sampah di kawasan wisata tersebut. (era)
