Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 16,8 miliar untuk mendukung program revitalisasi TK/PAUD di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tersebar di 32 titik, proyek revitalisasi TK/PAUD tersebut ditargetkan tuntas akhir Desember 2025 ini. Demikian diungkapkan Kabid. PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng M. Nazim, M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa 11 November 2025.

Proyek revitalisasi TK/PAUD itu i saat ini sudah mulai berjalan. Dengan capaian kegiatan cukup bagus, di atas 50 persen. “Bentuk kegiatanya macam-macam. Mulai dari penyediaan meubelair dan alat bantu bermain, rehab bangunan sampai pembangunan gedung baru. Tergantung kebutuhan masing-masing TK atau PAUD itu sendiri,” ungkapnya.

- Iklan -

Khusus untuk kegiatan rehab dan pembangunan gedung baru, itu yang menjadi atensi. Mengingat saat ini sudah mulai masuk musim penghujan, sehingga pihaknya mendorong rekanan untuk mempercepat pengerjaan agar tidak terganggu dengan kondisi cuaca.

“Bila perlu kalau merasa kekurangan tenaga atau tukang supaya ditambah. Agar pengerjaannya bisa lebih cepat dan lebih cepat selesai,” tegasnya.

Pasalnya, sesuai kontrak yang ada proyek revitalisasi TK/PAUD tersebut sudah harus selesai akhir tahun ini. Dengan batas pengajuan pembayaran per tanggal 15 Desember 2025. Supaya di awal tahun proyeknya sudah bisa diserahterimakan untuk segera dimanfaatkan.

“Kita ingatkan kepada rekanan untuk mempercepat pengerjaan proyek. Khususnya untuk kegiatan rehab dan pembangunan gedung baru. Untuk mengantisipasi hujan, jika memang memungkinkan atap bangunan dikerjakan lebih dulu. Sehingga ketika hujan, kegiatan bisa tetap berjalan,” imbuh Nazim.

Ia menegaskan ketepatan penyelesaian proyek revitalisasi TK/PAUD sangat penting. Karena itu sangat menentukan keberlanjutan program revitalisasi TK/PAUD di Loteng. Kalau tahun ini ada yang bermasalah atau tidak selesai tepat waktu, hal itu bisa berdampak pada program revitalisasi TK/PAUD di tahun depan.

“Kita akan pantau terus dan ingatkan pihak rekanan. Jangan sampai penyelesaian proyeknya molor. Karena ini juga menyangkut nama baik daerah. Kalau tidak selesai tepat waktu, bisa-bisa kita dianggap tidak mampu mengawal programnya,” tandas Nazim. (kir)