Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Muhalip, mengungkapkan pihaknya siap membantu memperjuangkan dan mengupayakan anggaran untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cerorong-Danau Biru yang tengah direncanakan Perusahaan Umum Air Minum Daerah (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng, ke pemerintah pusat.
Dari perjuangan ini paling tidak mampu mempercepat terealisasinya rencana pembangunan SPAM baru tersebut, sehingga masyarakat bisa segera menikmati layanan air bersih dari SPAM itu nantinya.
“Sedang kita upayakan ke pemerintah pusat bagaimana supaya ada dukungan anggaran untuk pembangunan SPAM baru yang direncanakan Perumdam Tiara Loteng,” sebut Muhalip kepada ekbisntb.com, di Praya, Senin 11 November 2024.
Dari pihak Perumdam Tiara Loteng mengatakan kalau dokumen perencanaan pembangunan SPAM baru tersebut sudah ada. Tinggal disampaikan ke kementerian terkait nantinya. Harapannya, usulan pembangunan bisa masuk tahun 2025 mendatang dan, tahun 2026 sudah bisa dilaksanakan pembangunannya.
“Kalau tahun ini proses pembahasan anggaran di pusat sudah selesai. Jadi peluang kita, usulan masuk tahun depan. Semoga bisa segera disetujui dan bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun 2026 mendatang,” terangnya.
Pihaknya tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini, sangat mendukung rencana pembangunan SPAM baru tersebut. Mengingat, manfaatnya yang besar bagi masyarakat di daerah ini. Di mana masyarakat di Kecamatan Pringgarata, Jonggat, Praya Barat dan Praya Barat Daya akan bisa menikmati layanan air bersih dari SPAM tersebut sebagaimana yang direncanakan.
“Persoalan kita kan ketika musim kemarau, layanan air bersih di banyak pelanggan terganggu. Nanti dengan adanya SPAM baru tersebut, sedikit tidak bisa membantu mengatasi persoalan kekurangan air bersih bagi masyarakat di daerah ini,” imbuh Muhalip.
Memang ada rencana Perumdam Tiara Loteng mengajukan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan SPAM tersebut. Dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 130 miliar. Namun itu bisa jadi opsi terakhir. Jika memang upaya meminta dukungan dari pemerintah pusat tidak membuahkan hasil.
“Kita upayakan dulu ke pemerintah pusat,” tandasnya. Kalau memang tidak berhasil dan harus meminjam ke PT. SMI, kenapa tidak. Ini semua juga untuk kepentingan masyarakat. Sehingga tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak mendukung. Tinggal proses kajiannya yang harus benar-benar matang. Supaya jika sampai harus meminjam, tidak memberatkan pemerintah daerah ataupun Perumdam Tiara Loteng itu sendiri. (kir)
