Kota Bima (ekbisntb.com) – Setelah kebijakan efisiensi melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 menghapus kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan, dan dipastikan berlanjut pada 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak tinggal diam. Sejumlah langkah disiapkan agar pembangunan dan pemeliharaan jalan tetap berjalan, meski dengan dana terbatas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Muhammad Hasyim, menjelaskan bahwa penghapusan DAK Jalan sudah mulai berlaku sejak 2025 dan akan berlanjut tahun depan.

- Iklan -

“Dampak kebijakan ini memang besar. Pembangunan infrastruktur jalan dihapus, tapi kami tetap mengusahakan skema lain walaupun skalanya terbatas,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat 10 Oktober 2025.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengalihkan sebagian kegiatan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Pemkot mengalokasikan anggaran untuk program pemeliharaan jalan tersebar, yang fokus memperbaiki titik-titik jalan rusak parah dengan metode penambalan dan perbaikan ringan. Ini bukan pembangunan baru, tapi pemeliharaan darurat agar jalan tetap bisa dilalui masyarakat,” ujar Hasyim.

Selain mengoptimalkan APBD, Pemkot juga membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB serta kementerian dan lembaga lain di tingkat pusat. Langkah ini diharapkan dapat membuka dukungan pembiayaan baru di tengah keterbatasan DAK fisik. “Kami terus mengusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat agar beberapa ruas jalan strategis bisa dibiayai lewat skema lain,” tambah Hasyim.

Kebijakan efisiensi yang memangkas DAK fisik diakui menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kapasitas fiskal kecil seperti Kota Bima. Namun, Pemkot berupaya menjaga semangat kerja dan pelayanan publik agar tidak ikut melemah.

Hasyim menegaskan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk beradaptasi. “Kami berusaha menjaga ritme pembangunan dengan memaksimalkan dana yang ada. Selama masyarakat masih merasakan manfaatnya, kami akan terus bergerak,” tegasnya.

Meski ruang gerak anggaran semakin sempit, Pemkot Bima tetap optimistis. Fokus akan diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti perbaikan jalan rusak, penyediaan air bersih, dan sanitasi. “Kami tidak bisa berhenti hanya karena DAK terhapus. Prinsipnya, infrastruktur dasar harus tetap berjalan,” pungkasnya. (hir)