Lombok (ekbisntb.com) –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 11 September 2025, meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Kegiatan ini dihadiri langsung Penjabat Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si, Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Drs. Wahyudin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., serta mitra pembangunan, termasuk perwakilan SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Kepala Diskominfotik NTB H. Yusron Hadi, menjelaskan, peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).

- Iklan -

Menurutnya, penyusunan buku metadata bukan sekadar kegiatan administratif. Metadata berfungsi sebagai jaminan kualitas data—menjelaskan definisi, metodologi, cakupan, hingga kode referensi setiap set data yang diproduksi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Adanya metadata, data yang tersedia tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat dipahami, dibandingkan, dan dimanfaatkan secara konsisten oleh berbagai pihak Dalam konteks pembangunan, keberadaan metadata menjadi kunci untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-based planning).

Selain itu, mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran program, yang seringkali muncul akibat perbedaan data antar instansi. Tidak hanya itu, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, mendorong partisipasi publik, karena data yang dibuka secara terstandar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta.

Pj. Sekda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, dalam sambutannya, menegaskan peluncuran Buku Metadata menjadi bagian penting dalam mendukung capaian target kinerja RPJMD Provinsi NTB 2025–2029. ‘’Dokumen ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan bersama dalam transformasi tata kelola data di NTB,’’ terangnya.

“Ke depannya, Metadata ini akan menjadi panduan bagi OPD dalam memproduksi data daerah untuk perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTB,” tambahnya.

Metadata ini, tambahnya, akan menjadi basis krusial dalam mendukung visi NTB Makmur Mendunia, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD NTB 2025–2045, dengan agenda besar pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia.

Kepala Bappeda NTB H. Iswandi, menambahkan, Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 merupakan hasil kerja Forum Satu Data NTB yang melibatkan Bappeda sebagai koordinator, Diskominfotik sebagai Walidata, BPS sebagai pembina data, serta OPD selaku produsen data.

Dokumen ini memuat 921 jenis data daerah mencakup data sektoral rutin, data pendukung IUP, data SPM dan data prioritas nasional yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Setiap set data dilengkapi dengan metadata yang menjelaskan asal-usul, metode pengumpulan, standar, dan mekanisme verifikasi. Dengan begitu, data yang digunakan tidak hanya lengkap, tetapi juga terpilah, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peluncuran ini sekaligus menandai komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat tata kelola data daerah yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

Diakuinya, bagi masyarakat, manfaat dari metadata tidak selalu tampak secara langsung, namun sangat nyata dalam praktik sehari-hari. Misalnya, masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan yang lebih terbuka melalui portal data daerah.

Tidak hanya itu, akademisi dan peneliti memiliki basis data terpercaya untuk riset dan inovasi. Media mendapatkan sumber data valid untuk peliputan yang lebih akurat. Pelaku usaha dapat menggunakan data terstandar untuk analisis pasar maupun perencanaan investasi.

Keberadaan metadata memastikan pembangunan daerah lebih adil dan inklusif, karena perencanaan program akan lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Penyusunan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 mendapat dukungan dari Program SKALA, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. SKALA mendukung fasilitasi teknis, pendampingan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam proses penyusunan metadata.

Team Leader Program SKALA Petra Karetji menjelaskan, nilai dari data tidak hanya terletak pada angka-angka, tetapi pada bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kebijakan agar berdampak nyata pada kehidupan masyarakat.

Dengan adanya metadata untuk memastikan data berkualitas, NTB berada pada jalur yang tepat untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan yang selama ini kurang terjangkau.

Dukungan SKALA menegaskan komitmen Kemitraan Australia-Indonesia untuk berkontribusi pada tata kelola pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia, terutama di sektor layanan dasar.

Selain itu, peluncuran Buku Metadata ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah panjang menuju tata kelola data yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi NTB berharap metadata dapat terus diperbaharui secara berkala. Praktik baik di tingkat provinsi dapat direplikasi ke seluruh kabupaten/kota di NTB.

Selain itu, masyarakat semakin aktif memanfaatkan data untuk kepentingan publik, riset, maupun inovasi. Provinsi lain di Indonesia dapat menjadikan NTB sebagai contoh inspiratif dalam penguatan Satu Data daerah. (ham)