Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp15-20 miliar khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB. Pengajuan itu dilakukan kepada Bank NTB Syariah selaku bank daerah untuk membantu PMI membayar berbagai kebutuhan persiapan dan selama berada di negara tujuan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengaku saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan agar ajuan senilai tersebut segera disetujui. Selain KUR untuk PMI, NTB juga mendapatkan Rp30 miliar KUR khusus untuk UMKM dan koperasi. Tidak hanya itu, ada juga KUR khusus untuk peternak dengan bunga minimal tiga persen.
“Untuk buruh migran ini kita sudah mengajukan dan insya Allah kita akan dapat dalam waktu dekat ini sekitar Rp15-20 miliar. Yang akan kita gunakan untuk membantu pembiayaan teman-teman yang akan penempatan ke luar negeri,” ujarnya belum lama ini.
Iqbal memastikan, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun lalu, Bank NTB Syariah akan menyalurkan KUR di tahun ini. KUR yang disediakan oleh Bank daerah yaitu PMI, pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku perumahan.
“Jadi sudah dapat Insya Allah, kita mulai dari kecil-kecil dulu. Bangun kredibilitas karena kemarin kan kita diblok,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan juga mengaku saat ini tengah menggodok pengajuan KUR tersebut. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut bagaimana skema penyaluran KUR, termasuk juga jumlah maksimal yang bisa dipinjam PMI.
“Sedang dibahas dengan Bank NTB Syariah. Sejauh ini belum ada gambaran karena memang belum dibahas juga,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk segera mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa segera beroperasi.
Berdasarkan penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu, KUR oleh KDMP diajukan kepada Bank NTB Syariah dengan bunga sekitar 5,7 persen. Bahkan, Pemprov NTB, katanya akan memberikan subsidi terhadap sejumlah KDMP.
Adapun saat ini, koperasi juga didorong untuk memulai usaha dengan memanfaatkan modal internal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. “Pengalaman menjalankan usaha itu sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih besar di masa depan,” katanya. (era)
