Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras hasil produksi petani. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, M. Taufieq Hidayat, mengungkapkan bahwa serapan Bulog masih kalah cepat dibandingkan pengusaha swasta.
“Beras dan gabah petani mau diserap oleh Bulog atau oleh pengusaha lain, tidak masalah, yang penting harganya tidak di bawah harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pengusaha swasta lebih cepat dalam membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan Bulog. Hal ini membuat petani cenderung memilih menjual hasil panennya ke pengusaha yang menawarkan harga lebih menguntungkan.
“Sekarang Bulog itu mendapat target serapan sebesar 180.000 ton tahun ini. Tahun lalu, dari target 75.000 ton setara beras, Bulog hanya mampu menyerap 60.000 ton, atau sekitar 7 persen dari total produksi beras dan gabah kita. Artinya, masih ada kekurangan 15.000 ton atau tidak mencapai target sekitar 20 persen,” jelas Taufieq.
Ia juga menyoroti rasio serapan beras dengan konsumsi di NTB yang masih lebih besar pada sisi konsumsi. Menurutnya, jika Bulog mampu menyerap minimal 100.000 ton, maka NTB tidak perlu mengimpor beras dari luar. Tahun 2023, NTB tercatat mengimpor 17.000 ton beras, atau setara dengan 24.000 ton gabah.
“Kita khawatir jika produksi petani lebih banyak diambil oleh pengusaha luar, Bulog hanya mendapatkan sisa-sisa. Sebaliknya, jika pengusaha tidak menyerap dan Bulog juga tidak membeli, maka petani yang akan dirugikan,” tegasnya.
Karena itu, Bulog diminta melakukan serapan gabah dan beras petani semaksimal mungkin. Apalagi masa serapan juga tidak berlangsung lama hanya sampai musim panen. Ditengah tingginya target serapan.(ris/bul)
