Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia salurkan bantuan hingga Rp1,2 triliun kepada Penerima Manfaat (PM) yang ada di NTB. Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, beberapa program unggulan Kemensos dalam membantu masyarakat NTB adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah.
“Kemensos punya program di berbagai daerah. Di NTB ada beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program utama Kemensos yang menyasar 10 juta PM PKH. Khusus untuk NTB sebanyak 329.370 KPM dengan anggaran lebih dari Rp800 miliar setiap tahunnya,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Senin, 9 Desember 2024.
Selain PKH, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada 443.643 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Diberikan pula bantuan makan bergizi gratis kepada 2.766 lansia yang ada di Provinsi ini.
‘’Makan bergizi gratis lansia sehari dua kali, ada 2.766 lansia yang usia di atas 75 tahun,’’ katanya. Selain menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat, kedatangan Kemensos ke Provinsi NTB hari Senin kemarin untuk menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 202 Penerima Manfaat yang ada di Sentra Paramita Mataram.
Beberapa bantuan yang diberikan yaitu bantuan pemenuhan Kehidupan Layak (Nutrisi, Sembako, Hygenkit dan Peralatan Ibadah) termasuk alat bantu disabilitas kepada 87 penerima manfaat. Bantuan perlengkapan sekolah kepada 48 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak Memerlukan Pelindungan Khusus (AMPK), dan bantuan kepada lima Anak Yatim yang ada di Sentra tersebut.
“Diberikan juga bantuan ATENSI Kewirausahaan bagi 13 penerima manfaat penyandang disabilitas, Bantuan ATENSI kepada 14 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Bantuan ATENSI Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 35 orang,” jelasnya.
Di hadapan para PM, Saifullah juga menjelaskan terkait 12 program sasaran Kemensos yang menyasar anak terlantar, korban kekerasan, komunitas adat terpencil, penyandang disabilitas, lansia, keluarga atau masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mantan narapidana, korban NAPSA/HIV AIDS, kelompok bermasalah sosial, perempuan rawan ekonomi atau tunasusila, dan fakir miskin.
Sementara itu, Sekda NTB, Drs, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengucapkan rasa terimakasihnya atas atensi khusus Kementerian Sosial terhadap kondisi masyarakat rentan yang ada di NTB.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah tidak akan mampu menutupi atau membantu kaum rentan mengingat tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan di daerah NTB.
“Kalau kemampuan keuangan daerah tentu tidak cukup untuk membiayai selaku permasalahan itu (kaum rentan, red) sehingga tadi disebutkan dana Rp1,2 triliun untuk membantu permasalahan sosial yang masyarakat NTB hadapi,” ujarnya.
Katanya, NTB memiliki banyak sekali permasalahn sosial, termasuk dengan kondisi NTB yang termasuk daerah rawan bencana mengakibatkan daerah ini membutuhkan uluran bantuan setiap tahunnya.
Oleh karenanya, kehadiran Kemensos di tengah-tengah masyarakat NTB dikatakan dapat membantu memberikan kesejahteraan dan melindungi segenap masyarakat.
“Tujuan konstitusi hadirnya negara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan Bangsa Indonesia, dan mensejahterakan Indonesia. Permasalahn sosial kita banyak sekali, termasuk ring of fire dengan aneka kebencanaan yng potensial terjadi, 11 dari 14 unsur kebencanaan terjadi di sini termasuk permasalahan sosial. Kata kunci, kita siap berkolaborasi di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.(era)
