Taliwang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Anggaran disepakati dengan nilai belanja daerah sebesar Rp1,917 triliun.
Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (9/11). Agenda rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dan dihadiri sebanyak 20 anggota.
Berdasarkan komposisi anggaran yang disepakati, pendapatan daerah KSB tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp1.512.276.412.289. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.917.276.412.289, dengan pembiayaan netto sebesar Rp405 miliar.
Dalam penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB, hal krusial yang digaris bawahi DPRD terhadap postur anggaran yang disusun pemerintah tersebut adalah masih tingginya ketergantungan anggaran daerah atas penerimaan dana transfer pusat.
Berikutnya DPRD juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Diantaranya, dari sektor pendapatan seperti kontribusi PAD masih terbatas, kepatuhan wajib pajak dan retribusi belum optimal, digitalisasi pemungutan yang belum maksimal, masih terdapat potensi kebocoran penerimaan pajak, retribusi, dan pengelolaan aset hingga serta belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, BUMD, serta pemanfaatan aset daerah.
Pada sektor belanja, DPRD melalui Banggar juga mendapati potensi masalah seperti, kebutuhan anggaran meningkat, sementara kemampuan pendapatan terbatas.Ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat tingginya belanja wajib dan operasional rutin. Serta belanja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah menyampaikan, apresiasi kepada DPRD khususnya Badan Anggaran (Banggar) atas pembahasan dan berbagai rekomendasi yang diberikan terhadap Raperda APBD 2027.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disarakan DPRD melalui enam agenda utama. Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Kedua, memperkuat transparansi dan pengelolaan anggaran melalui sistem penganggaran terintegrasi, peningkatan akuntabilitas dan efisiensi belanja serta pengawasan internal. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar masyarakat melalui perluasan perlindungan sosial, ketepatan sasaran bantuan serta optimalisasi program Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas dengan mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Kelima, mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, perlindungan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan perbaikan pelayanan publik.
Sementara, komitmen keenam adalah mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan investasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung kawasan wisata guna memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Amar menjelaskan, enam komitmen tersebut menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan APBD 2027. Pemerintah daerah menetapkan tiga sasaran utama, yakni akselerasi pelayanan dasar, peningkatan produktivitas daerah, dan pertumbuhan klaster ekonomi baru.
Menurutnya, akselerasi pelayanan dasar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara peningkatan produktivitas daerah dilakukan melalui penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sektor ekonomi produktif.
Adapun pertumbuhan klaster ekonomi baru akan didorong melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penetapan APBD tersebut, pemerintah daerah berharap program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat KSB.(bug)
