Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan ekstrem di Lombok Barat (Lobar) meningkat. Kalau dilihat dari angka penduduk miskin ekstrem tahun 2024 8.950 orang atau sebesar 1,57 persen. Terjadi peningkatan dibanding tahun 2023 1,17 persen atau 8.820 orang yang berstatus kemiskinan ekstrem.
Wakil Ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah, menegaskan bicara angka itu harus ada data kaitan dalam menyelesaikan beberapa persoalan daerah, salah satunya kemiskinan ekstrem harus punya basis data yang jelas.
“Kalau secara teori ekonomi, menjawab persoalan kemiskinan, Pengangguran, apalagi ini kan isu terkait kemiskinan ekstrem harus punya data yang jelas, dimana segmen masyarakat yang masuk dalam indikasi kelompok kemiskinan ekstrem ini harus jelas,” tegasnya pekan kemarin.
Politisi PKS ini, menyarankan perlu ada perlakuan khusus dalam bentuk program kerja yang nyata dan riil supaya dengan program itu bisa meningkatkan pendapatan, sehingga ini bisa diintervensi melalui sejumlah skema melalui APBD entah itu inisiasi dari program pokir DPRD.
Namun yang perlu dipastikan data sasaran ini dulu. Tidak bias, kata dia, program diberikan dalam kondisi gelap, atau tanpa basis data akurat. Data yang perlu diperjelas, by name by address. Bahkan bila perlu by number barulah bisa diselesaikan melalui berbagai skema, sehingga dari jumlah warga miskin ekstrem ini nanti diselesaikan lewat skema yang mana, apakah melalui pokir, belanja program dan investasi.
Misalkan, kata dia, ada 15 ribu jiwa, jelas datanya. Kalau sudah jelas datanya, strateginya bagiamana menanggulangi, sehingga satu tahun ke depan, 15 ribu ini bisa menjadi 10 ribu. Artinya 5 ribu ini harus dicari jalan keluar dengan strategi yang jelas. “Jelas intervensinya, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu satu tahun ke depan. Dari 15 ribu bisa dari kemiskinan ekstrem baik intervensi program lewat APBD atau skema investasi menghadirkan pihak luar (investor) di luar dari alokasi APBD, ” kata dia.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu mengakui jumlah penduduk miskin ekstrem memang terjadi peningkatan. Dari data, jumlah warga miskin ekstrem mencapai 1,57 atau 8.950 orang atau sebesar 1,57 persen. Terjadi peningkatan dibanding tahun 2023 1,17 persen atau 8.820 orang. “Terjadi peningkatan, pada angka 1,57 tahun 2024,” sebutnya.
Terkait strategi penanganan miskin ekstrem ini, langkah awalnya membenahi data sesuai arahan pimpinan melalui Big Data. “Kalau bicara kemiskinan itu kan yang mengeluarkan BPS, intervensi melalui DTKS Dinsos, dan P3KE, ini kan beda-beda data, Indikatornya beda-beda,” katanya.
Untuk kemiskinan ekstrem mengacu pada data P3KE yang telah diterima datanya sampai Desil 3, dan miskin ekstrem ada di Desil 1. Kemudian di Desil 1 ini, ada persentil 1-10. “Kemiskinan ekstrem itu ada di persentil 1, yang jumlahnya 8 ribu sekian,” imbuhnya.
Pihaknya akan memetakan data lokus penduduk miskin ekstrem ini hingga titik koordinat menggunakan aplikasi. Hal ini untuk memudahkan intervensi. “Arah kita ke situ (pakai aplikasi titik koordinat), mana desa-desa yang merah akan terlihat,,”imbuhnya. (her)
