Harus Dievaluasi Pemerintah

DPRD NTB meminta Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan optimalisasi program Inseminasi Buatan (IB) di daerah ini. Hal ini dilakukan agar populasi sapi di NTB tetap terjaga.

Jika program IB di lapangan banyak yang menuai kegagalan, baik IB yang diprogramkan pemerintah maupun secara mandiri oleh peternak, maka harus dicarikan jalan keluar agar lebih efektif.

- Iklan -

Anggota DPRD NTB Moh Akri mengatakan bahwa, program yang merugikan masyarakat harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Jangan sampai program yang gagal membuat masyarakat menjadi merugi. Misalnya dalam kasus penyuntikan oleh inseminator mandiri, peternak harus membayar sekitar Rp200 ribu atau tergantung kesepakatan.

“Saya melihat program yang sering gagal tersebut harus dilakukan evaluasi. Misalnya mengenai ketepatan waktu melakukan IB, skill inseminator, kualitas semen dan lain-lain harus diperhatikan pemerintah,” kata Moh Akri kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Menurut Sekretaris DPW PPP NTB ini, pemerintah harus memberikan sesuatu yang tidak merugikan masyarakat di program peternakan ini. Program IB yang digelar pemerintah yaitu SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) harus gratis 100 persen, karena akan memberikan dampak yang bagus untuk peternak dan pemerintah itu sendiri.

Untuk program penyuntikan mandiri yang dibayar oleh peternak, sistemnya harus diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya pembayaran IB dilakukan setelah sapi sukses bunting. Jika tidak demikian, uang peternak akan menguap.

“Harusnya ada akad yang dilakukan antara pembeli dan penjual, kalau program suntiknya berhasil, maka dibayar kemudian kalau tidak berhasil jangan dibayar, itu baru fair menurut saya,” tegas Ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini.(ris)