Lombok (ekbisntb.com) –

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk nelayan. Pengurangan kuota tersebut cukup merugikan para nelayan di Lotim. Nelayan mengaku sangat menjerit dengan kebijakan pemerintah tersebut.

- Iklan -

Ilham salah satu nelayan di Ekas, Kamis (9/10/2025) mengaku, akibat kebijakan pemerintah ini nelayan banyak tidak bisa melaut. Harga BBM baik solar maupun pertalite cukup mahal. Hasil tangkapan ikan nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Zainuddin meminta percepatan penambahan kuota BBM untuk nelayan.

Saat ini, jumlah nelayan Lotim 12.712 se Kabupaten Lotim memerlukan BBM untuk melaut cukup besar. Jenis solar dibutuhkan sebanyak 250 kilo liter (kl) per bulan. Sedangkan pertalite sekitar 128 kl. Sementara saat ini, nelayan mengeluhkan tentang ketersediaan BBM.

Menurutnya, kelangkaan terjadi karena adanya pengurangan kuota untuk SPBN di Tanjung Luar Lotim. Dari 250 Kl per bulan menjadi 128 kl. PT Selaparang Energi sebagai pengelola sudah bersurat ke Hiswana Migas dan ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

DKP Lotim kemudian memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat memberikan tambahan kuoat kembali ke 250 kl ke SPPN yang ada di Tanjung Luar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan Lotim. Termasuk SPBN yang dikelola swasta diharapkan bisa ditambah seperti di Labuhan Lombok.

Sebagaimana keluhan nelayan, kebutuhan BBM yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua pekan. Selebihnya nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada bahan bakar.

“Dua minggu sudah habis karena dua minggu berikutnya kosong, sehingga kesannya SPBN ini mati,” terang Zainuddin.

Pihaknya berharap apa yang menjadi tuntutan warga Lotim ini diberikan. Pasalnya, aktivitas melaut para nelayan di Lotim ini berpengaruh besar pada ketersediaan pangan hewani khususnya dari ikan.

“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut karena BBM tidak tersedia,” ucapnya.

Terlebih kata Zainuddin saat ini, pemerintah pusat tengah gencarkan prorgam Makan Berigizi Gratis (MBG). Kebutuhan MBG terhadap ikan cukup tinggi. Pihaknya juga mengimbau seluruh nelayan ini segera mengajukan izin melaut.

Sejauh ini, dari seluruh nelayan yang ada di Lotgim sebagian besar belum memiliki perizinan. Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim siap memfasilitasi seluruh nelayan untuk memperoleh izin dimaksud.

“Kita imbau izinnya ini dilengkapi, kalau kesulitan mengurus perizinan silakan datang ke kantor Dinas Perikanan,” terangnya.

Zainuddin menyebut, pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang bisa membantu para nelayan membuat kelengkapan melaut. Sehingga ke depan bisa dapat rekomendasi untuk bisa mendapatkan BBM.

Saat ini diterapkan aplikasi x-star. Di mana nelayan tidak boleh mewakilkan ke orang lain dalam setiap pembelian BBM. Beda dengan sebelumnya bisa membeli secara kolektif dengan dititip ke orang lain. “Sekarang ini sudah tidak boleh, harus sendiri-sendiri,” ucap Zainuddin.

Banyak sekali nelayan yang selama ini minta rekomendasi tapi izin kapal dengan yang meminta rekomendasi ini beda nama. Hal ini menjadi kendala. Dinas Kelautan dan Perikanan siap memberikan rekomendasi kepada nelayan sehingga urusan membeli BBM tidak terkendala. (rus)