Lombok (Ekbisntb.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat  tengah menyiapkan langkah inovatif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Mulai tahun ini, BPSDM akan mengaktifkan kembali peran Widyaiswara (para pengajar dan pelatih aparatur) untuk tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga turun langsung ke lapangan melakukan pendampingan dan analisis potensi desa miskin.

- Iklan -

Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan, ia akan memulai program ini di 20 desa miskin ekstrem, dari total 106 desa yang telah terdata di NTB.

“Kami mulai dari 20 dulu karena kemampuan kami masih terbatas. Tapi kami ingin pastikan penanganannya tepat sasaran. Jadi tidak asal kirim program,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini lahir dari kesadaran bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing tanpa memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Misalnya Dinas Pertanian menghasilkan kopi di Dompu, tapi berhenti di situ saja. Padahal mestinya diteruskan ke Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian untuk hilirisasi dan pemasaran. Nah, pola kolaboratif seperti ini yang masih kurang,” tegas Nelly.

BPSDM NTB kini mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan manajerial dan teknis untuk memperkuat kemampuan kolaborasi dan komunikasi lintas OPD.

“Komunikasi dan kolaborasi ini kami kembangkan lewat diklat manajerial, sementara aspek teknisnya lewat diklat teknis. Kami ingin ASN tidak hanya tahu tugasnya, tapi juga tahu dengan siapa dia harus bekerja sama,” jelasnya.

Selain itu, Widyaiswara yang diturunkan ke lapangan akan menganalisis akar permasalahan dan potensi lokal di setiap desa. Hasil analisis mereka akan diserahkan kepada BPSDM sebagai rekomendasi kebijakan dan bahan koordinasi antar-OPD.

“Mereka akan memetakan desa mana potensinya apa, dan treatment apa yang cocok. Kalau sudah ada hasilnya, baru kita bahas bersama OPD mana yang seharusnya turun. Misalnya ternyata di desa ini potensinya pariwisata, berarti Dinas Pariwisata yang intervensi,” papar Nelly.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPSDM NTB juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan profesional dan lembaga nasional seperti Bappenas. Widyaiswara NTB telah dibagi dalam tiga kelompok keahlian, yaitu kepariwisataan, penyusunan kurikulum, serta coaching dan mentoring.

Nelly menegaskan, pendekatan baru ini bukan sekadar kegiatan pelatihan formal, tetapi bentuk nyata dari pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan lokal.

“Sekarang bukan zamannya hanya mengajar di kelas. Kami ingin Widyaiswara berperan nyata di lapangan, ikut mencari tahu kenapa desa ini miskin dan apa solusi paling tepat,” katanya.

BPSDM NTB saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan program tersebut setelah penetapan anggaran perubahan tahun berjalan. Begitu anggaran diketok, tim Widyaiswara akan segera turun ke lapangan.

“Begitu anggaran siap, kami langsung jalan. Ini bagian dari upaya BPSDM untuk memastikan bahwa pengembangan SDM benar-benar berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(bul)