Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan hingga saat ini belum ada dana tambahan yang dikeluarkan untuk penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram dan Lombok Barat. Seluruh langkah tanggap darurat masih mengandalkan kapasitas operasional dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

“Sampai saat ini, kita tidak mengeluarkan dana apapun. Kita gunakan kapasitas yang kita miliki tetapi kita perlu menetapkan status darurat untuk memudahkan semua pihak kalau ternyata dibutuhkan tambahan kapasitas, semua pihak sudah punya dasar,” ujarnya, Rabu, 9 Juli 2025.

- Iklan -

Begitupun dengan penggunaan Bantuan Tidak Terduga (BTT), Iqbal mengaku Pemprov NTB belum menganggarkan dana tersebut. Adapun penetapan status darurat disebut sebagai dasar hukum yang penting agar berbagai pihak bisa bergerak cepat jika situasi memburuk.

“Dengan adanya penetapan status darurat otomatis kita bisa mengakses BTT. Tapi sampai detik ini tidak ada anggaran BTT yang digunakan,” katanya.

Seluruh penanganan awal, lanjut Iqbal dilakukan menggunakan dana operasional masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, Dinas Kesehatan menggunakan anggaran sendiri, begitupun dengan Dinas Sosial.

Dia juga mengingatkan bahwa pemulihan akan menjadi fase yang panjang. Sehingga permintaan bantuan anggaran tidak dilakukan di tahap awal. Iqbal mengaku, dirinya masih mengidentifikasi hingga beberapa hari ke depan.

“Tidak perlu jor-joran di awal, kita identifikasi dulu di awal. Ini panjang, tidak akan selesai 14 hari, orang-orang kehilangan rumah, kasur, segala macam,” katanya.

Untuk menangani pasca bencana banjir yang melanda enam kecamatan di Mataram, Pemprov NTB telah mengerahkan semua unsur, dan berkoordinasi dengan BNPB sehari setelah bencana. Karena dampak banjir yang cukup luas, Pemprov melakukan koordinasi dengan BNPB sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kejadian serupa.

“Tadi koordinasi dengan BNPB fokusnya dua hal, bagaimana menangani dampak yang ada saat ini, dan mengantisipasi kemungkinan akan adanya curah hujan yang sama, situasi yang sama di beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikatakan tidak membawa bantuan dalam bentuk anggaran, melainkan melakukan pencocokan data dan kebutuhan lapangan.

Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengatakan, pihaknya meminta bantuan beberapa alat berat seperti ekskavator kecil dan perahu karet untuk rehabilitasi lingkungan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengungkapkan, Pemprov telah mengajukan bantuan anggaran senilai Rp300 juta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ajuan tersebut diminta seiring SK tanggap darurat dikirimkan ke lembaga tersebut. “Kita ajukan Rp300 juta dulu nominalnya, karena kan ini sinergis. Pusat, ada provinsi juga, ada juga kota. Karena kita mau tinggi-tinggi mengusulkan belum tentu juga diterima sama BNPB,” jelasnya.

Menurut Ahmadi, BNPB tidak hanya menangani bencana yang terjadi di Kota Mataram. Tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia bagian Selatan mengalami kondisi yang sama, yaitu bencana banjir. Oleh karena itu, Pemprov meminta anggaran seminim mungkin asal diterima oleh pemerintah pusat.

“Hampir pada waktu yang bersamaan mulai dari Sabtu, Minggu Juli ini kawasan Selatan daripada Indonesia mengalami banjir. Mulai dari Jakarta, Jatim, Bali, dari kita juga. Hampir bersamaan kondisi hidra klimatologinya,” jelasnya.

Bantuan senilai tersebut akan digunakan untuk kebutuhan warga yang terdampak. Seperti kebutuhan makanan siap saji, sandang atau pakaian, alat kebersihan, dan pembiayaan operasional sarana prasarana yang digunakan untuk membersihkan sisa banjir.

“Pembersihan lapangan, pengangkatan sampah, sedimen. Kita usulkan ke Jakarta itu,” pungkasnya. (era)