Giri Menang (ekbisntb.com) – Program Rp1 miliar per desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengakomodir potensi lokal yang ada di masing-masing desa. Sesuai hajatan Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini untuk mengembangkan satu produk unggulan satu desa atau One Vilage One Product (OVOP) melalui program Rp1 miliar per desa 100 juta per dusun.
Namun saat ini, belum sepenuhnya desa diakomodir potensinya karena terkendala banyak desa belum update potensi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) pun didorong lebih proaktif mendorong desa meng-update sesuai potensi desa yang termuat dalam profil desa masing-masing.
Kades Taman Ayu M Tajudin mengatakan bahwa instrumen Dinas PMD untuk menggali potensi desa itu cukup banyak, karena mereka memiliki perangkat dari kader-kader, RT hingga level desa. Instrumen ini menurutnya bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan data riil.
“Data riil bahwa di desa itu memang potensinya ini, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba di desa itu, mungkin saja itu pengaruh lain, tetapi betul-betul digali dari potensi desa itu,” terangnya.
Kenapa penting menggali potensi di desa itu, karena butuh keberlanjutan untuk kegiatan ke depan. Banyak perangkat yang bisa dimaksimalkan, seperti pendamping desa, Kades dan banyak sekali instrumen.
Diakuinya, sampai saat ini belum ada instruksi dari OPD ke desa untuk lebih serius menggali potensi itu. Padahal dari potensi desa ini akan muncul OVOP seperti yang dihajatkan Bupati, tetapi jika ini tak digali maksimal oleh OPD sesuai potensi, maka tidak bisa dijamin bisa berkelanjutannya. Misalnya di desanya, muncul Tortila sebagai OVOP. Pihaknya pun menolaknya, karena di desanya tidak ada potensi pendukung, seperti petani rumput laut atau petani jagung sebagai penyuplai bahan bakunya.
Sama misalnya, mau mengembangkan keripik, tetapi faktor pendukung di wilayah itu tidak mendukung seperti petani singkong. Sehingga tidak mungkin bisa dikembangkan. Meskipun produksi keripik ada di desa itu, tetapi mungkin saja bahah baku dibeli di pasar atau luar desa.
Tetapi jika beras yang dikembangkan, ada faktor pendukung seperti saluran air, jaringan irigasi yang lancar sepanjang tahun untuk menyuplai lahan pertanian. Kemudian dari sisi petani dan Gapoktannya ada, hingga struktur pelaku seperti BUMDes selaku pendukungnya untuk membeli beras.
Ditanya terkait banyak desa belum update potensi desa, menurutnya, di sinilah perlu instruksi penekanan dari Pemkab dalam hal ini OPD. “Butuh semacam instruksi dalam bentuk surat atau apa, sehingga betul-betul profil desa itu menggambarkan ril,” jelasnya.
Desa bisa saja menyusun profil desa, tetapi isinya belum tentu menggambarkan kondisi riil di bawah. Butuh tim yang betul-betul memonitor sampai ke titik yang paling detil.
Jika nanti ada kades yang mungkin tidak mau menjadikan potensi desa jadi skala prioritas, maka bisa saja kades diajak diskusi dan diminta membuat pernyataan bahwa itu menjadi prioritas desanya. Sehingga nanti anggaran yang diusulkan baik itu OVOP atau ketahanan pangan dalam program 1 miliar per desa dan 100 juta per dusun, mengacu pada surat yang ditandatangani kades.
Sementara itu Pemkab melalui Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho mengatakan bahwa dari ribuan usulan desa yang masuk melalui kamus usulan untuk tahun 2027, belum mengakomodir semua potensi desa. Karena pihaknya belum memegang data potensi desa secara keseluruhan. “Kita baru mengacu pada usulan di masing-masing desa, tetapi finalisasinya tetap kita mengarahkan pada peningkatan perekonomian, SDM sampai dengan masalah sosial lingkungan di Desa,” terangnya.
Pihaknya telah meminta data update potensi desa, tetapi tidak semua desa memiliki update potensi desa tersebut. Dalam profil desa itu, di-update hanya terkait jumlah penduduk, Adminduk tetapi terkait potensi sumber daya alam, potensi SDM, sosial yang belum terupdate.
Pihaknya pun berkoordinasi dengan Dinas PMD, tetapi potensi desa ini bisa terupdate
2-3 tahun. Harusnya menurut dia, potensi desa ini di-update tiap tahun, karena kondisi wilayah jangankan dalam sekian tahun, setiap bulan saja bisa berubah. Contohnya, di bypass, banyaknya perumahan otomatis lahan pertanian berkurang. Jangan sampai hal-hal seperti ini tidak terinformasikan ke Pemda. Sebab hal ini menyangkut apa langkah penanganan yang perlu dilakukan. (her)
