Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin kembali angkat bicara soal polemik elpiji bersubsidi di tengah masyarakat. Orang nomor satu di Lotim ini kembali mengingatkan bahwa elpiji bersubsidi 3 kilogram ini merupakan barang di bawah pengawasan. Menjual elpiji bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa dipenjarakan.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat silaturahmi dengan guru dan tenaga kependidikan di Kantor Camat Montong Gading, Rabu (8/4/2026). Bupati menuturkan, pada saat lebaran lalu terpantau di media sosial masyarakat di Jerowaru ada yang membeli elpiji melon ini seharga Rp50 ribu. Angka yang sangat jauh dari HET Rp18 ribu per tabung.
Mengetahui informasi itu, Bupati Lotim ini langsung menghubungi bawahannya yang ada di Jerowaru. Ditanyakan siapa pangkalan, pengecer, dan agen elpiji yang menjual seharga Rp50 ribu tersebut.
“Saya minta datanya, di mana dan siapa yang menjual barang bersubsidi di atas HET itu, jika ditemukan maka akan diberikan tindakan tegas,” ujar Bupati.
Setelah dikroscek, netizen ini dinilai hanya omong, tidak bisa menunjukkan siapa dan di mana penjualnya. “Kalau berani ada yang bilang, maka pangkalan akan disetop dan agen akan diproses (hukum atau dipenjara, red), karena memang itu tata niaganya dalam mendistribusikan elpiji bersubsidi ini,” terangnya.
Distribusi elpiji bersubsidi di Lotim sejak H+1 lebaran sudah ditambahan 17 ribu tabung per hari. Sebagai contoh, kata Bupati yang juga pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), di Sikur sehari 50 ribu ton. Dengan adanya lebaran, ditambah sehari 30 ton, sehingga total mencapai 80 ribu ton. “80 ribu ton ya, ditambah sampai H+7 lebaran,” tuturnya.
Menurut Bupati, masih adanya gejolak di tengah masyarakat itu murni karena kekhawatiran berlebihan. Terjadi panic buying di tengah masyarakat. Bahkan kuat dugaanya ada praktik penimbunan.
Menurut Bupati, kalau ada yang beli banyak, maka mereka sangat rugi. Ia menegaskan, tidak akan pernah akan terjadi kelangkaan kalau sesuai kebutuhan pemakaiannya.
“Sehingga saya curiga banyak menimbun, anak dan menantu semua disuruh beli, biasanya satu tabung di rumahnya sekarang menjadi tujuh tabung,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia, kata Bupati, sudah memberikan jaminan tidak akan ada kelangkaan di Indonesia. Masyarakat Lotim khususnya diminta tidak perlu khawatir.
Guna mengatasi polemik elpiji ini, Bupati Lotim telah membentuk Satgas khusus untuk menanganinya. Setelah dibentuk diminta untuk mengawal terus pendistribusian elpiji bersubsidi dengan bekerjasama dengan Pertamina.
Elpiji ditangani oleh BUMN, bukan dilakukan oleh Bupati. Namun, atas nama rakyat, Bupati menegaskan hak rakyat harus terpenuhi. (rus)
