Selong (suarantb.com) – Budi daya lobster di sentra-sentra seperti Kampung Lobster Teluk Jukung Lombok Timur kini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari ketergantungan pada pakan alami yang tidak terjamin hingga kalah bersaing dengan negara lain seperti Vietnam dalam pengembangan benih. Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Lotim harapkan ke depan ada sentuhan teknologi pakan dan lainnya untuk perkembangan masa depan budi daya lobster.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Tasywirudin, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, mejelaskan salah satu hambatan terbesar adalah ketergantungan pembudidaya lokal terhadap ikan rucah sebagai pakan utama. “Selama ini yang dicacah jadi pakan lobster adalah ikan rucah yang masih layak konsumsi. Ini sayang sebenarnya,” ujarnya.
Praktik ini dinilai tidak efisien dan berisiko pada ketersediaan, karena sangat bergantung pada hasil tangkapan nelayan. “Kalau dapat nangkap, lobster bisa ikut makan. Kalau tidak, ya susah,” tambahnya.
Upaya substitusi dengan bahan lain seperti bekicot telah dicoba. “Hasilnya masih kurang. Harga bekicot memang lebih murah, tapi pertumbuhan lobster tidak sebanding dengan pakai ikan rucah,” jelas Tasywirudin.
Solusi jangka panjang yang sedang diupayakan adalah penciptaan pakan formulasi khusus lobster berupa pelet, mirip dengan budi daya ikan air tawar. “Sedang diujicoba. Harapannya, kualitas baik, harga terjangkau, dan ketersediaan pasti mencukupi sehingga tidak tergantung ikan rucah,” paparnya.
Selain soal pakan, teknologi budi daya secara keseluruhan juga menjadi perhatian. Tasywirudin menyebut teknologi seperti nano gelembung untuk meningkatkan aerasi air menjadi kebutuhan. Namun, kemampuan eksperimen dan inovasi di tingkat pembudidaya masih terbatas. “Kita berharap ada sentuhan teknologi,” ucapnya.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah pasar Benih Benih Lobster (BBL). Tasywirudin mengakui daya saing BBL lokal kalah dengan Vietnam, yang teknologinya lebih maju. “BBL ke Vietnam berarti bisa banyak berkembang karena teknologi. KJA (Keramba Jaring Apung) kita tak seperti di Vietnam,” katanya.
Meski ekspor BBL diperbolehkan dengan harga acuan terendah dari Kementerian, minat menangkap BBL sekarang menurun drastis. “Harga menurun, tidak menarik seperti dulu. Kurang dari Rp10 ribu per ekor. Pembeli yang menjadi penentu,” tuturnya, mengingatkan pada era Menteri Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor BBL.
Di sisi konsumsi, harga lobster hidup untuk pasar lokal tetap mahal. Namun rantai pasok dan efisiensi budidaya perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan. Untuk itu, Dinas tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Asosiasi Budi Daya Lobster, utamanya untuk mendorong terciptanya pakan buatan pabrikan yang dapat meniru keunggulan gizi ikan rucah.
Masa depan Kampung Lobster, menurut Tasywirudin, sangat bergantung pada terobosan di hulu: pakan dan teknologi pembesaran. Tanpa itu, ketergantungan pada kondisi alam dan fluktuasi pasar akan terus membayangi industri budidaya lobster nasional. (rus)
