TIGA proyek pembangunan fisik Pemprov NTB molor. Di antaranya proyek penanganan ruas jalan Lenangguar-Lunyuk, Sumbawa yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar. Proyek pembangunan tiga gedung di Rumah Sakit (RS) Manambai Abdulkadir, serta pembangunan jembatan di Desa Doro O’o, Bima dengan anggaran Rp 6 miliar.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB sekaligus Plt Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTB Setda NTB, Marga Rayes mengatakan akibat keterlambatan, salah satu kontraktor langsung diputus kontrak, yaitu kontraktor pembangunan Gedung Apotek Rawat Inap senilai Rp 480 juta, Gedung Perawatan TB dan Paru senilai Rp 5,4 miliar, dan pembangunan Gedung Pediatric Center senilai Rp662 juta di RS Manambai.
Sementara, dua kontraktor proyek lain diberikan addendum selama 50 hari, terhitung sejak 1 Januari 2026. “Putus kontrak karena progresnya rendah. Jadi kontraktornya sekarang kita blacklist,” ujarnya, Rabu, 7 Januari 2025.
Pemutusan hingga berujung blacklist kontraktor pembangunan RS Manambai Abdulkadir mengharuskan Pemprov NTB mencari kontraktor baru. Namun, Marga Rayes mengaku belum mengetahui apakah Pemprov kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek di tahun 2026.
“Saya belum periksa, masuk di anggaran 2026 atau tidak,” lanjutnya.
Untuk proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, kontraktor masih diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Per harinya, kontraktor harus membayar denda kepada Pemprov NTB, hingga dengan batas pengerjaan selesai.
“Dendanya per hari, ada di ketentuan. Proyek jalan Lenangguar-Lunyuk dihitungnya per satu mil,” katanya.
Alasan keterlambatan pengerjaan tiga proyek itu murni karena kondisi alam. NTB yang memasuki musim penghujan, sehingga menghambat pengerjaan. Selain itu, jangka waktu pengerjaan juga hanya dua bulan setengah, terhitung sejak pertengahan September 2025. “Karena kondisi alam memang kan memasuki musim penghujan,” tambahnya.
Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segment 2 dan segment 5.
Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.
Di lain sisi, Direktur Utama RS H.L Abdul Kadir Manambai, dr. Made Sopan Pradnya Nirartha mengaku tidak mengetahui pasti sampai sejauh mana progres proyek tersebut. Namun, ia berharap Pemprov NTB dapat melanjutkan proyek pembangunan gedung tersebut di tahun ini.
“Harapan kamai segera dialokasikan anggaran untuk tahun 2026 karena kita kepingin barang ini jadi. Pengadaan alkes sudah selesai,” katanya.
Meski proyek belum tuntas, ia memastikan pelayanan di rumah sakit tidak terganggu. Sebab, kendati pembangunan gedung belum tuntas, RS Manambai tetap naik tipe dari yang awalnya tipe C, ke tipe B. (era)
