Jakarta (ekbisntb.com) –

- Iklan -

Wacana hosting fee penyelenggaraan event MotoGP Mandalika dibayar atau ditanggung oleh pemerintah pusat disambut baik Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H. Lalu Hadrian Irfani. Ia mengaku sangat setuju akan wacana tersebut. Bahkan mendorong agar pemerintah pusat secepatnya mengambil kebijakan itu.

Saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (7/10/2025), H. Lalu Hadrian Irfani menegaskan kalau hosting fee penyelenggaraan event MotoGP memang harusnya dibayarkan oleh pemerintah. Karena itu event dunia yang membawa dampak positif yang luas bagi Indonesia di banyak aspek, sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat tidak menanggung hosting fee MotoGP Mandalika. “Memang harus dibayar oleh pemerintah pusat,” ujar anggota DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) Lombok ini.

Keberlanjutan penyelenggaraan event MotoGP Mandalika sangat penting. Dalam hal ini negara harus hadir untuk memastikan ajang tersebut bisa terus terlaksanakan dalam jangka waktu lama. Karena event tersebut bisa membawa harum nama bangsa Indonesia.

“MotoGP adalah event dunia yang membawa nama harum harkat dan martabata bangsa. Maka negara harus hadir,” tegas Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan kalau event MotoGP Mandalika layak untuk dipertahankan. Mengingat besarnya dampak positif penyelenggaraan event tersebut bagi Indonesia. Tidak hanya soal pergerakan ekonominya saja. Tetapi juga dari sisi promosi. Di mana event MotoGP turut mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia.

“MotoGP tetap harus dipertahankan,” ujar Wamenpora Taufik Hidayat. Walaupun memang untuk bisa menyelenggarakan event sekelas MotoGP butuh biaya besar. Selain biaya persiapan dan penyelenggaraan juga harus membayar hosting fee kepada Dorna Sport sebagai pemilik event yang nilainya cukup besar.

Selama ini pembayaran hosting fee ditangani oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Ke depan, kata Wamenpora pemerintah bisa menanggung hosting fee tersebut seperti di negara-negara lainnya. Supaya beban pembiayaan yang ditanggung oleh ITDC di setiap penyelenggaraan event MotoGP bisa berkurang. “Di negara lain itu (hosting fee) dari pemerintah,” sebutnya.

Pun demikian tegas Taufik, pihaknya tidak bisa memutuskan hosting fee MotoGP akan dibayar oleh pemerintah. Keputusan soal itu tetap ada di tangan Presiden. Tapi penting bagi semua pihak duduk bersama menyikapi persoalan hosting fee penyelenggaraan event MotoGP tersebut. Supaya event MotoGP terus berlanjut. (kir)