Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kinerja positif dalam realisasi anggaran di semester pertama 2025. Hingga akhir kuartal tersebut, pendapatan daerah sudah mencapai 54,21 persen atau lebih dari Rp3,3 triliun.

Sementara belanja daerah juga terus bergerak, meski masih di angka sekitar 45 persen atau Rp2,8 triliun.

- Iklan -

“Pendapatan kita masih progresif, sudah bagus. Di kuartal pertama ini sudah mencapai di atas 50 persen, tepatnya 54,21 persen. Sementara itu, belanja juga mulai bergerak. Artinya, jarak antara pendapatan dan belanja tidak terlalu jomplang,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, Kamis, 7 Agustus 2025.

Meski progresif, belanja daerah dinilai belum maksimal. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kontraksi ekonomi NTB yang hingga triwulan kedua masih minus.

Namun ia memastikan bahwa tren tersebut akan berubah di triwulan ketiga karena sebagian besar proyek fisik telah masuk dalam tahap kontrak dan pencairan.

“Kalau sudah berkontrak, kami minta segera ajukan uang muka supaya bisa belanja. Itu yang kita dorong, supaya OPD segera kontrak dan ajukan pencairan. Jadi uangnya bisa segera diputar untuk belanja, dan belanja ini yang akan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Sejumlah proyek besar disebut mulai berjalan, seperti Pembayaran untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Mandalika. Dan pembayaran proyek renovasi Islamic Center (IC) yang saat ini masih dalam proses pencairan.

Adapun karena adanya denda kontraktor hingga Rp3,1 miliar berdasarkan LHP BPK, Pemprov NTB memastikan pembayaran tersebut akan disertai pemotongan denda secara langsung.

“IC sekitar Rp6 miliar langsung dipotong denda. Yang jelas kami sudah antar SPP dan kami potong langsung di situ sehingga tidak ada los,” tegasnya.

Ada juga beberapa proyek yang masih didampingi proses pembayarannya, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), disebut akan segera menyusul pencairannya.

“Yang besar-besar sudah selesai. IC sudah berproses, RS Mandalika juga. Tinggal Dikbud yang masih kita dampingi supaya cepat sesuai prosedur,” tambahnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi itu juga menyebutkan proyek-proyek tahun 2025 di beberapa rumah sakit seperti RS Mandalika, RS Mutiara Sukma, RS Manambai telah berkontrak dan sedang dalam tahap pencairan dana. Begitupun di Dinas PUPR.

“Kita dorong OPD-OPD segera berkontrak kemudian dibarengi pencairannya. Pencairan uang mukanya supaya uang itu bisa dipakai untuk belanja untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Namun demikian, masih ada beberapa OPD yang realisasi belanjanya rendah dan membutuhkan pendampingan khusus. Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim).

Leletnya realisasi belanja tanpa alasan mendasar. Sebab menurut Kepala BPKAD itu semua instrumen sudah tersedia.

“Sebenarnya tidak ada alasan, karena dokumen APBD sudah ada, DPA sudah ada. Tinggal berproses saja,” ucapnya. (era)