SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., menyarankan kepada Pemkot Mataram supaya meninggalkan investor yang tidak serius berinvestasi di Kota Mataram. Saran ini menyusul gelagat tidak serius yang ditunjukkan oleh calon investor pengelola Pasar Kebon Roek Ampenan. ‘’Makanya ke depan kita harus lebih selektif lagi memilih investor,’’ katanya kepada Ekbis NTB di Mataram, Senin 6 Mei 2024.
Rino sepakat bahwa Mataram butuh investasi. Akan tetapi dalam memilih investor, kata dia, Pemkot Mataram perlu melihat rekam jejak calon investor. ‘’Cari yang pasti-pasti ajalah. Kalau kemudian investornya tidak ada kabar, ya tinggalin. Kan ndak serius juga,’’ katanya.
Politisi Partai Golkar ini mewanti-wanti jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terulang kembali. Rino yakin masih banyak investor yang siap dan sanggup mengelola Pasar Kebon Roek. ‘’Kalau seperti ini (investor pasar Kebon Roek) saya pikir ndak sanggup, ndak mampu,’’ imbuhnya.
‘’Kita kan ndak tau kenapa dia ndak balik. Apakah karena faktor finansial atau apa. Yang jelas kan kalau investor mau berinvestasi pasti dia akan berhitung untung ruginya,’’ demikian Rino. Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan Pemkot Mataram perlu memberlakukan bank garansi bagi calon investor yang aka berinvestasi.
Bank garansi ini, kata Rino, sebagai jaminan keseriusan investor berinvestasi di Kota Mataram. ‘’Karena kan yang mau ini banyak. Yang sanggup banyak. Jangan sampai teman-teman yang lain hilang kesempatannya berinvestasi,’’ ucapnya. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan batas waktu kepada calon investor.
Ketika dalam batas waktu tertentu ternyata calon investor justru tidak serius, maka tidak ada ganjalan bagi Pemerintah untuk meninggalkan calon investor tersebut. ‘’Sehingga Pemkot tidak rugi waktu,’’ tegasnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong Pemkot Mataram membuka juga kesempatan berinvestasi bagi investor lokal.
‘’Jadi tidak harus investor dari luar. Kan bisa juga ditawarkan kepada investor lokal. Saya yakin mereka mampu-mampu semua,’’ pungkasnya. Tetapi, kata Rino, bukan berarti pemerintah mengedepankan azas kedaerahan. ‘’Kalau orang luar kan kita ndak tau kantornya di mana, nanti kalau ada apa-apa, kemana kita harus minta pertanggungjawabannya,’’ demikian Rino. (fit)
