Mataram (ekbisntb.com) – Enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkunjung ke PT BPR NTB (Perseroda), Sabtu (5/9). Kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antarlembaga keuangan milik daerah.
Enam BPR tersebut yakni PT BPR Bank Jogja (Perseroda), PT BPR Bank Bantul (Perseroda), PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), PT BPR Bank Sleman (Perseroda), dan PT BPR Bank Klaten.
Rombongan direksi dan komisaris BPR Pemda se-DIY diterima di Kantor Pusat BPR NTB, Jalan Catur Warga, Mataram. Mereka disambut Sekda NTB Abu Chair bersama jajaran komisaris dan direksi BPR NTB serta Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili.
Sekda NTB Abu Chair, Komisaris Utama BPR NTB Lalu Kholid Karyadi, dan Direktur Utama BPR NTB menyambut positif kunjungan tersebut. Mereka menilai pertemuan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi menghadapi tantangan industri BPR.
Ketua Forum Komunikasi BPR Pemda DIY, Bambang Suryo Wibowo, mengatakan BPR saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah tuntutan digitalisasi yang semakin tinggi seiring perubahan ekspektasi nasabah.
Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat serta tekanan dari kondisi ekonomi dan kenaikan berbagai biaya.
“Kami ingin bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan yang ada,” ujarnya.
Menurut Bambang, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penguatan permodalan, tata kelola, pengawasan, dan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi perhatian seiring dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR milik pemerintah daerah semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada daerah.
Ia menyebut, wacana konsolidasi BPR milik pemerintah daerah juga menjadi salah satu isu yang tengah dibahas. Namun, bagi BPR Pemda DIY, penguatan masing-masing BPR masih menjadi perhatian utama sebelum melangkah ke opsi konsolidasi yang lebih besar.
“Kami sudah banyak berdiskusi dengan kepala daerah dan komisaris. Ada kesamaan pandangan bahwa besar atau kecilnya BPR milik daerah, yang utama adalah bagaimana BPR tersebut bisa semakin kuat dan berkembang,” katanya.
Bambang berharap kunjungan ke BPR NTB dapat menghasilkan pertukaran pengalaman, khususnya dalam menghadapi persoalan permodalan, digitalisasi, tata kelola, hingga pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Pertemuan antar BPR di dua provinsi ini diharapkan tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut dalam bentuk kerja sama dan komunikasi antarlembaga BPR milik pemerintah daerah.(bul)
