Sumbawa (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat di 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Provinsi NTB.
Salah satunya, edukasi keuangan kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Road to BIK (Bulan Inklusi Keuangan) yang puncak kegiatannya akan dilangsungkan di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Oktober 2024.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo dan Camat Langgudu Abu Bakar hadir dalam kegiatan edukasi kepada Kepala Desa dan perangkat desa, pelaku usaha, petani, dan nelayan di wilayah Langgudu, Rabu, 4 September 2024.
Rudi mengatakan, Pemerintah dan OJK baru saja meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang mendorong peran aktif lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat hingga ke perdesaan.
“OJK menjadikan Masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan kelompok Petani/Nelayan sebagai sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2024, termasuk masyarakat di wilayah Langgudu untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat,” kata Rudi.
Kecamatan Langgudu terletak di ujung tenggara pulau Sumbawa, dan berjarak sekitar 50 Km dari Kota Bima melalui area perbukitan dan hutan lindung. Keterbatasan layanan keuangan di wilayah Langgudu dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 32.391 jiwa (BPS, 2021) yang tersebar di 15 desa.
Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh OJK terkait waspada penawaran investasi bodong dan pinjol ilegal, pengenalan produk dan layanan keuangan yang legal, serta tips pengelolaan keuangan. Dengan terselenggaranya edukasi dimaksud, diharapkan masyarakat dapat memiliki literasi keuangan yang baik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Rudi Sulistyo sebelumnya menyampaikan, hasil survey literasi dan inklusi keuangan didapatkan, indeks literasi keuangan secara nasional 65,43 persen. Sementara indeks inklusi sebesar 72,02 persen.
Literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang lembaga – lembaga keuangan (bank dan non bank). Sementara inklusi keuangan terkait akses masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan (bank dan non bank).
Indeksi literasi keuangan dan inklusi keuangan menurut jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Untuk keuangan konvensional mencapai 65,08 persen. Inklusi keuangan konvensional mencapai 73,55 persen. Sementara indek literasi dan inklusi keuangan syariah terbilang masih rendah. Inklusinya 12,88 persen dan literasinya 39,11 persen.
Sementara segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional menurut SNLIK 2024 yaitu masyarakat pedesaan. Kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun. tamatan SD sederjat ke bawah. Tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerja selain pegawai/profesional/pengusaha/wiraswasta/pensiunan/purnawirawan. Karena itu, literasi dan inklusi keuangan akan lebih dimassifkan ke desa-desa.(bul)
