Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksanaan program bergizi gratis bagi anak TK/PAUD/SD/MI/SMP/MTs/SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita dijadwalkan dimulai awal tahun 2025 mendatang. Kesiapan pemerintah daerah, TNI/Polri, BBPOM dan instansi lain dalam mendukung pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini mesti dilakukan sejak sekarang ini.
Begitu juga dengan realisasi kegiatan ini di daerah, khususnya di NTB, Pemprov NTB bersama jajaran TNI/Polri, BBPOM dan instansi lain menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 4 Desember 2024.
Rakor yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Agus Bhakti diikuti perwakilan Polda NTB, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, BBPOM, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan program SPPG ini. Pada rakor ini dibahas mulai dari analisis kandungan gizi, jenis menu, uji coba menu, perhitungan biaya, implementasi dan monitoring dan dilakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Danrem 162/WB, Agus Bhakti dalam pemaparannya, menjelaskan, rencana program makan gizi gratis yang akan dimulai tahun 2025. Di NTB, ungkapnya, kesiapan semua pihak, mulai dari penyediaan bahan kebutuhan, seperti hasil pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pengolahan serta pendistribusian merupakan hal yang penting dilakukan. Apalagi makan gizi gratis ini merupakan program berkelanjutan yang bahan untuk penyediaan makanan tersebut harus tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Di lingkup Korem 162/WB, tambahnya, pihaknya akan mulai bergerak di masing-masing Kodim dengan membangun 1 SPPG. Sekarang ini, pihaknya sudah memiliki lokasi SPPG di Kodim 1606 Mataram (meliputi Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara). Meski demikian, peralatan di lokasi ini belum datang, namun pihaknya tetap akan melakukan uji coba tanggal 8 Desember mendatang.
Diakuinya, dari data yang dimiliki Korem 162/WB, jumlah penerima bantuan makan gizi gratis sekitar 1,7 juta lebih. Jumlah ini digabung antara anak TK/PAUD, siswa SD hingga SMA dan pondok pesantren dengan ibu menyusui, ibu hamil dan anak balita. Sementara jumlah penerima bantuan makan gizi gratis dari anak TK/PAUD, SD/MTs hingga siswa SMA sederajat dan santri pondok pesantren berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) sebanyak 1.250.000 lebih.
Pj Gubernur NTB meminta jajaran OPD lingkup Pempro9v NTB dan kabupaten/kota mematangkan tahapan-tahapan sesuai juknis yang ada. Khususnya terkait sinkronisasi data sasaran khususnya data ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang masih memerlukan penyesuaian.
Selain itu, ia juga meminta lokasi untuk pembangunan SPPG di kabupaten/kota agar segera ditentukan sesuai syarat teknis yang ada. Karena satu SPPG akan menyiapkan menu untuk 3.000-3,500 siswa setiap hari, dengan biaya Rp10.000 per orang.
Pj Gubernur juga menegaskan, program makan siang bergizi gratis ini harus memberikan dampak besar bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Mulai dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, agar meningkatkan kapasitas produksi dengan berbagai inovasi. Hal ini untuk mengantisipasi dampak inplasi di daerah.
Tidak hanya itu, jajaran Pemprov NTB membangun sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memastikan sinkronisasi data sasaran, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ada.
Harapan senada disampaikan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi yang meminta OPD yang berkaitan langsung dengan program makan gizi gratis ini mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Dicontohkannya, Dinas Pertanian bertanggung jawab pada penyediaan yang berkaitan dengan pertanian, begitu juga Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski demikian, ujarnya, kesiapan membahas program makan gizi gratis ini akan dilanjutkan di internal Pemprov NTB, sehingga ketika realisasi sudah tidak ada kendala, baik dari segi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan, pengolahan hingga distribusi ke sekolah. (ham)
