Bima (ekbisntb.com) –

Hingga akhir Agustus 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima baru menyentuh angka 55,69 persen dari target Rp214,28 miliar. Angka tersebut setara Rp119,18 miliar, sehingga masih ada sekitar Rp95,1 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.

- Iklan -

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos., menjelaskan capaian per sektor. Pajak daerah ditargetkan Rp42,08 miliar, terealisasi Rp23,72 miliar atau 56,37 persen.

Retribusi daerah ditargetkan Rp148,89 miliar, realisasinya Rp83,11 miliar atau 55,82 persen. “Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru melampaui target Rp7,56 miliar dengan capaian Rp7,67 miliar atau 101,56 persen,” paparnya, Kamis (2/10/2025).

Namun, pada komponen lain-lain PAD yang sah, realisasi masih rendah. Dari target Rp15,49 miliar, baru Rp4,66 miliar atau 30,07 persen yang masuk. “Artinya, masih ada Rp10,82 miliar yang harus dipacu,” sebutnya.

Ruslan menegaskan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi. “Kami menempatkan staf pemungut pajak dari PPPK sesuai domisili desa dan kecamatan, agar proses pemungutan lebih efektif. Selain itu, kami juga intensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menunggak,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Bappenda juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD pengelola retribusi. Langkah ini untuk mempercepat realisasi dan mencegah kebocoran pungutan. Ruslan optimis target PAD masih bisa tercapai dengan kerja ekstra di sisa waktu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Aries Munandar, mengingatkan bahwa capaian PAD memang kerap menjadi pekerjaan berat.

“Per Juli realisasi kita 52 persen, lalu per Agustus 55,69 persen. Sampai saat ini PAD memang belum sesuai target. Tahun lalu (2024) realisasinya hanya sekitar 62 persen, tidak sampai 100 persen,” ungkapnya, Kamis (2/10/2025).

Meski begitu, Aries menegaskan tahun ini pemerintah daerah menargetkan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Minimal di atas realisasi tahun lalu. Kalau 100 persen memang agak sulit, karena kondisi ekonomi global tidak sedang baik-baik saja. Itu ikut memengaruhi kondisi nasional, regional, dan tentu daerah,” jelasnya.

Aries juga menyebutkan, adanya kendala teknis di lapangan. Eksekusi pemungutan belum maksimal, selain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). “Itu yang terus kita genjot, sekaligus menekan potensi kebocoran,” tutupnya. (hir)