Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan beras selalu disalurkan sesuai rencana untuk membantu menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan bahwa langkah penyaluran bantuan pangan beras menjadi kunci dalam menekan inflasi di sektor pangan.
“Penyaluran bantuan pangan beras ini secara langsung dapat mengurangi tekanan harga di pasar,” kata Ketut.
Ketut mengaku bahwa pihaknya sebelumnya mendampingi Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) kepada warga di Gudang Bulog Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu 2 Oktober 2024.
Dia menuturkan bahwa penyaluran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia serta mengendalikan inflasi pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas pangan pokok bagi masyarakat.
“Dengan adanya tambahan suplai beras dari pemerintah, stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat tidak terdampak oleh lonjakan harga yang berpotensi menambah beban ekonomi,” jelas Ketut.
Lebih lanjut, Ketut menyebutkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Kampung Baru mencapai 1.292,54 ton. Sebanyak 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan pangan beras dalam kesempatan tersebut.
“Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang telah berjalan sejak awal tahun,” tambah Ketut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya intervensi bantuan pangan untuk menjaga tingkat inflasi pangan.
“Ini kan (bantuan pangan beras) sudah sesuai rencana, Agustus kemudian Oktober kemudian Desember dan kita harapkan ini bisa mengerem harga beras, karena kita intervensi lewat bantuan pangan beras. (Selain itu) untuk pasokan (beras) tidak ada masalah,” kata Presiden.
Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah strategis yang efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan.
Dia menuturkan, sejak awal tahun, Bapanas telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian, salah satunya melalui penguatan CPP.
“Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi,” ujar Arief.
Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras melalui tiga tahap. Pada tahap pertama (Januari-Maret 2024), sebanyak 659.131 ton beras disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia.
Selanjutnya tahap kedua (April-Juni 2024) sudah mencatatkan penyaluran sebesar 653.356 ton. Pada tahap ketiga (Agustus 2024) telah mencapai 218.171 ton.
Ia menambahkan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2024 berada pada level 1,84 persen (year-on-year), dengan komponen harga bergejolak seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih yang memiliki andil inflasi sebesar 0,23 persen.
“Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pemerintah di 1,5 hingga 3,5 persen,” terang Arief.
Khusus inflasi beras secara bulanan (month to month), sebelumnya di bulan Agustus tercatat berada di 0,31 persen dan di bulan September terjadi penurunan menjadi 0,05 persen.
Dari ini, langkah strategis pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras terbukti mampu menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini dinilai sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.
Lebih lanjut, Bapanas bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil seperti Kabupaten Sumba Barat.
Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan upaya menjaga angka inflasi secara berkelanjutan. (ant)
