Lombok (ekbisntb.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan peran pengusaha lokal dalam pembangunan daerah. Menurutnya, jika pemerintah bisa menggelar karpet merah untuk investor dari luar daerah, maka pengusaha lokal justru layak mendapatkan karpet yang lebih merah.

“Kalau kita bisa menggelar karpet merah untuk pengusaha luar, harusnya kita menggelar karpet yang lebih merah lagi untuk pengusaha lokal,” tegas Gubernur Iqbal di pendopo gubernur, Minggu, 3 Juli 2025 saat menerima kunjungan Wartawan Ekonomi NTB dan Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin dan jajaran.

- Iklan -

Gubernur Iqbal menyatakan bahwa pengusaha lokal harus didorong untuk naik kelas, tak hanya sebagai pemain regional, tetapi juga nasional. Ia mencontohkan pengusaha di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan yang mampu menelurkan grup besar seperti Bosowa. Hal yang sama, menurutnya, juga bisa terjadi di NTB.

“Kita ini belum menghasilkan pengusaha lokal yang bisa menembus kelas nasional. Padahal, potensi itu ada. Contoh kecil, jalan-jalan berkualitas nasional yang dibangun di beberapa wilayah NTB itu dikerjakan oleh pengusaha lokal,” ujarnya.

Gubernur juga mengaku sudah menjalin komunikasi pribadi dengan sejumlah pengusaha lokal. Ia menyatakan akan memfasilitasi penuh keikutsertaan mereka dalam pembangunan NTB, baik dari sisi regulasi, kolaborasi, hingga insentif yang memungkinkan.

“Saya bukan hanya berbicara sebagai gubernur, tapi secara pribadi, saya berkomitmen melakukan yang terbaik untuk mendukung mereka. Kita akan fasilitasi semua, termasuk insentif. Kalau investor asing dan nasional kita beri insentif, masa pengusaha lokal tidak?” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB juga disebut tengah mengumpulkan data para pembayar pajak terbesar di NTB melalui Kantor Pajak di Wilayah. Data ini nantinya digunakan sebagai basis untuk mengundang pengusaha lokal berdialog dan menggali kebutuhan insentif secara langsung.

Menurut Gubernur Iqbal, pengusaha lokal adalah pihak yang paling memahami anatomi perekonomian NTB. Mereka tahu di mana harus mengambil peran dan bagaimana menyelesaikan persoalan lokal.

“Pengusaha lokal sangat inklusif, mampu merangkul lintas komunitas dan kepentingan. Ini yang jarang dimiliki daerah lain. Saya percaya, merekalah yang paling memahami denyut ekonomi daerah,” ungkapnya.

Namun, ia juga menyoroti bahwa banyak dari pengusaha lokal belum mendapat perhatian karena tidak berasal dari sektor yang bersentuhan langsung dengan proyek pemerintah. Beberapa di antaranya justru bergerak di sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan secara mandiri.

“Kita seringkali hanya kenal pengusaha yang dekat dengan proyek pemerintah. Padahal, banyak pengusaha lokal lain yang bergerak di sektor non-pemerintah dan sangat berpotensi,” kata Iqbal.

Gubernur juga menekankan bahwa peran pemerintah daerah adalah sebagai orkestrator, bukan pelaku utama. Pemerintah bertugas menyelaraskan peran, memberi insentif yang memungkinkan, dan memperjuangkan kebutuhan yang berada di luar kewenangan daerah ke pemerintah pusat.

“Kalau insentifnya menjadi kewenangan pusat, ya kita bantu urus ke sana. Tapi kalau itu kewenangan kita, maka kita akan langsung eksekusi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan rencana Pemprov NTB untuk menggelar forum atau pertemuan khusus dengan para pelaku usaha lokal guna merumuskan bentuk dukungan konkret, termasuk model insentif yang dibutuhkan mereka.

Dengan semangat kolaboratif ini, Gubernur Iqbal berharap pengusaha lokal tidak hanya menjadi pelengkap pembangunan, tetapi juga motor utama kemajuan ekonomi NTB ke depan.(bul)