KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Julmansyah mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait dengan pengelolaan sampah di Gili Trawangan. Sebab perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan sampah di kawasan wisata internasional tersebut.
Julmansyah menyarankan Pemda KLU bisa membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang standarnya seperti TPST Sandubaya milik Kota Mataram atau bisa juga dengan merevitalisasi TPST yang ada di Gili Trawangan saat ini untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Sebab kabarnya, produksi sampah di sana lebih dari 10 ton per hari.
“Mungkin bisa mengadopsi (TPST Sandubaya-red) atau merevitasisasi TPST Trawangan, namun tetap berkonsultasi dengan teman-teman Kementerian PUPR dan stakeholder,” katanya.
Ia menilai, pengelolaan sampah di Kota Mataram melalui TPST Sandubaya dengan kapasitas sekitar 45 ton sehari bisa menyelesaikan masalah sampah di dalam kota, sehingga semakin berkurang ketergantungan dengan TPAR Kebon Kongok.
Julmansyah mengatakan, Pemprov NTB tetap memberikan atensi untuk masalah Gili Trawangan, terutama soal perubahan fungsi kawasan dari area hutan konservasi ke bukan kawasan hutan. Usulan Pemprov NTB yaitu agar kawasan Gili Trawangan ditetapkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Pj Gubernur NTB Hassanudin segara akan bersurat ke Kementerian LHK. Di mana ada belasan titik yang materi ekspose atau paparan, termasuk di kawasan Gili Trawangan. Diharapkan di tahun 2025 mendatang sudah akan dimulai proses tersebut, sebab prosesnya ada di Kementerian LHK.
“Kalau atensi KPK kan terkait dengan perubahan status kawasan yang masih kawasan konservasi, harus diubah menjadi APL (area penggunaan lain-red). Itu yang menjadi atensi KPK. Itu yang belum rapat dengan KPK terkait dengan atensi sampahnya,” kata Julmansyah kepada wartawan pekan kemarin.(ris)
