Tag: Gili Trawangan
Target Rp60 Miliar, Realisasi Baru Rp7 Miliar Retribusi Gili Trawangan
Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Gili Trawangan mencapai Rp60 miliar di tahun 2026. Awalnya, Pemprov menargetkan hingga Rp100 miliar lebih pendapatan dari kawasan ini, namun diturunkan menjadi Rp60 miliar karena realisasi rendah, hingga September 2026, tercatat kawasan pariwisata...
Gili Trawangan Krisis Air Bersih, Pemkab KLU Minta TCN Buka Kembali Keran Air
PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyiapkan diskresi untuk mengatasi krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan. Diskresi itu berupa meminta PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) membuka kembali keran air menggunakan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut menjadi air siap minum meski kehadiran perusahaan itu kerap...
Gili Trawangan Makin Darurat Sampah, 22 Ton Sehari
Tanjung (EKBIS NTB) – Gili Trawangan menghadapi persoalan serius pengelolaan sampah. Saat musim ramai wisatawan, produksi sampah di pulau wisata unggulan di Lombok Utara ini mencapai sekitar 22 ton per hari. Sementara kapasitas mesin pengolahan yang tersedia jauh di bawah volume sampah yang masuk.Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)...
Pengawasan Kapal Cepat Bali-Bangsal Lombok Utara Diperketat
Lombok (ekbisntb.com) -Sat Polairud Lombok Utara memperketat pengawasan lalu lintas jalur laut Bali-Bangsal yang melibatkan armada kapal cepat (fast boat). Bahkan, Satpol Airud Polres Lombok Utara akan menindak tegas bilamana ditemukan pelanggar yang mengindahkan keselamatan penumpang.Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta,S.I.K., melalui Kasat Polairud, AKP I Gusti Made...
Pengadaan Lahan Pengembangan Teluk Nara Belum Prioritas
Lombok (ekbisntb.com) -Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekaligus Koordinator Badan Anggaran DPRD, I Made Karyasa, menyebut pengadaan lahan untuk pengembangan pelabuhan Teluk Nara tidak dianggap kebutuhan prioritas.Pertimbangannya, selain status pelabuhan belum diserahkan ke daerah serta izin pelabuhan belum terbit, eksekutif dinilai masih belum optimal memanfaatkan lahan...




