PROVINSI NTB tetap berupaya mengendalikan laju inflasi daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Meski angka inflasi daerah cukup fluktuatif, kondisi inflasi di NTB cukup terjaga. Misalnya di bulan Juni 2024, inflasi berada di angka 2,12 persen (yoy), di bawah nasional yang sebesar 2,51 persen (yoy).
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang juga selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB mengatakan, jika saat ini terdapat sejumlah komoditas terpantau naik seperti beras, cabai dan minyak goreng, maka TPID akan mendalami dan melakukan antisipasi di lapangan. Tim juga akan melakukan pengecekan ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog.
“Tapi saya yakin stok masih tersedia. Yang terpenting adalah memastikan ketersediaan barang-barang komoditi kebutuhan pokok masyarakat,” kata Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai menerima kunjungan TPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Capacity Building di Kantor Gubernur NTB, Rabu 31 Juli 2024.
Ia mengatakan, harga-harga barang kebutuhan pokok sangat fluktuatif, karena tergantung permintaan dan penawaran di lapangan. Namun saat ini TPID NTB melihat harga kebutuhan pokok tak ada yang terlalu dikhawatirkan, sebab biasanya kenaikan barang terjadi saat momentum hari-hari besar keagamaan atau event-event nasional dan internasional.
Sekda mengatakan, turun dan naikknya komoditas bagian dari mekanisme alami dan dipengaruhi oleh pasar, sehingga tugas pemerintah adalah ketika harga naik, akan segera dilakukan pengendalian. Begitu juga saat harga barang turun drastis, pemerintah juga merupaya menormalkan harga agar memberi keuntungan bagi petani.
“Turun naik itu bagian dari sebuah dinamika,harga pasar itu alami saja. Kalau terlalu rendah juga tak baik,” katanya.
Menurutnya, salah satu upaya rutin yang dilakukan oleh TPID NTB untuk menstabilkan harga di masyarakat yaitu dengan melakukan operasi pasar (OP), baik di pasar tradisional maupun di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya pada saat harga beras yang sempat naik beberapa waktu lalu, pemerintah bersama Bulog gencar melakukan OP untuk menstabilkan harga.
“Ini kan tugas Tim Pengendali untuk mengendalikan. Kalau naik karena ada permainan, ini yang tak boleh. Kalau di moment Pilkada, tentu kita lihat apakah signifikan permintaan barang atau tidak, nanti kita lihat,” katanya.
Untuk diketahui, Pemprov NTB telah meraih penghargaan TPID Award 2024 dalam kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2024 di Istana Negara tanggal 14 Juni 2024.
Prestasi TPID Award tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi TPID Provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus bekerja keras dalam mengendalikan inflasi. Penekanan TIPD yaitu ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.(ris)
