PEMPROV NTB menargetkan ketersediaan rumah layak huni di daerah bisa tercukupi sesuai dengan jumlah keluarga. Dalam konsep Bappeda NTB, rumah layak huni akan terus diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
‘’RLH diarahkan untuj penanganan kemiskinan. Untuk jangka panjang bisa iya (memenuhi backlog). Tapi fokusnya untuk tema di atas,’’ kata Sekretaris Bappeda NTB, Dr. Mahjulan kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Arah kebijakan pembangunan kewilayahan tahun 2025-2045 yaitu peningkatan akses masyarakat yang tak mampu untuk rumah layak huni yang terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
Menurutnya, data RPD tahun 2022 menunjukkan jumlah backlog kepemilikan di Provinsi NTB sebanyak 204 ribu unit, sementara backlog kepenghunian sebanyak 147 ribu lebih.
“Backlog kepemilikan itu berdasarkan persentase warga yang punya rumah, kalau backlog kepenghunian adalah keluarga yang tak memiliki rumah namun menempati rumah yang layak huni,” ujarnya.
Ia mengatakan, bentuk fasilitasi Pemprov NTB yaitu anggaran stimulan untuk mendorong terbangunnya rumah layak huni.
Pemprov NTB menargetkan penyediaan rumah layak huni dan penuntasan backlog sebanyak 100 persen dalam 20 tahun ke depan.
Dalam RPJPD Pemprov NTB disebutkan dari awal tahun 2005 hingga tahun 2025, target persentase rumah layak huni itu direncanakan sampai 100 persen dan rencana tersebut akan terus dilanjutkan sampai tahun 2045 mendatang. (ris)
