Pembangunan perumahan gencar dilakukan oleh pengembang di NTB. Terutama di lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan atau daerah penyangga di Lombok Barat (Lobar), yakni Kecamatan Labuapi dan Gunungsari. Begitu juga di daerah lain di NTB. Namun, itu semua masih belum mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat atau backlog.
“MASIH belum ditempati,” ujar Nurman, salah satu warga di Praya Tengah yang mengambil satu unit rumah di dekat gedung DPRD Lombok Tengah (Loteng). Rumah yang dicicil selama 20 tahun itu, menurutnya akan dikhususkan buat putranya yang sekarang sudah selesai ujian skripsi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram.
Nurman sudah memiliki rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang keluarga. Namun, dengan anak -anak yang sudah besar dan akan menikah, persiapan rumah baginya sangat penting.
“Sekarang kita bantu untuk cicilan. Nanti, kalau sudah bekerja, dia yang cicil sendiri,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Beda halnya dengan Budi, salah satu pekerja swasta dari Lombok Timur. Selama ini, ia tinggal di rumah milik saudara misannya di kompleks perumahan di wilayah Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lobar.
Pada prinsipnya, Budi ingin memiliki rumah sendiri agar bisa tinggal tanpa harus terbebani dengan menumpang di rumah kerabat. Meski perempuan, bukan berarti dia harus mengandalkan tinggal di rumah suami, jika sudah menikah nanti.
Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB Sadimin, S.T., M.T., mengungkapkan, tingkat kekurangan rumah atau backlog di Provinsi NTB tercatat masih tinggi, mencapai 204.492 rumah. Dalam hal ini, Pemprov NTB terus berupaya mengurai backlog agar jumlahnya tak semakin banyak.
Sebagai contoh, terangnya, kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit.Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.
Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru. Selain itu, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.
Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Untuk menangani kekurangan rumah ini, lanjut Sadimin, pemerintah daerah sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), di Lombok Timur, dan Lombok Barat.
“Kita sudah usulkan beberapa lokasi. Tapi tidak semua bisa dipenuhi. Apalagi tahun ini sudah akhir pemerintahan (Jokowi),” ujarnya.
Selain itu, kekurangan rumah juga ditangani dengan pembangunan kawasan yang dibangun oleh para pengembang. Pada tahun 2023, pembangunan unit baru oleh pengembang sebanyak 5.918 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.948 non MBR. Rusun didukung APBN sebanyak 28 unit, dan dibangun masyarakat 31 unit.
“Backlog salah satunya dipengaruhi peningkatan populasi penduduk. Ada yang baru nikah tapi belum punya rumah. Harusnya punya rumah dulu baru nikah,” katanya berseloroh.
Selain itu, kata Sadimin, untuk mengurangi backlog ini, upaya bersama harus terus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Tidak bisa sendiri. Penanganannya harus bersama-sama. Lapangan pekerjaan harus terus dibuka. Kalau ekonominya sudah kuat, otomatis masyarakat akan bisa membuat rumah sendiri, atau mencicil rumah,” demikian Sadimin. (ham/bul)
