Siap Awasi Penghapusan Utang UMKM
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tertentu di Indonesia. Kebijakan penghapusan utang UMKM ini dinilai sebagai langkah yang cukup bagus oleh pemerintah dalam membangkitkan usaha yang sebelumnya terkenda pembayaran utang.
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV asal...
DKP: Nelayan Mataram Sambut Program Penghapusan Utang
Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, mengatakan, nelayan Kota Mataram menyambut program penghapusan hutang nelayan, petani, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Jumat, mengatakan, ketika nelayan mendapat informasi terkait program itu, nelayan menyambut gembira."Para nelayan...
Diskop UKM NTB Tunggu Juklak Juknis PP Penghapusan Utang UMKM
Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan pihaknya kini menunggu bagaimana petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis terkait dengan pemutihan piutang macet UMKM.
“Tindak lanjut dari PP belum ada, jadi kalau kami di pemerintah itu setelah ada PP nanti ada turunannya....
Penghapusan Utang Nelayan, Dislutkan NTB Tunggu Perintah Resmi Pusat
Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, ST., MT., mengatakan pihaknya kini sedang menunggu petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat terkait dengan penghapusan utang nelayan.
“Kalau kita kan belum mendapat petunjuk resmi dari Kementerian Teknis,” katanya kepada Ekbis NTB, Rabu, 6 November 2024.
Ia menyatakan,...
Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, 6 November 2024 dijelaskan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk...