Lombok (ekbisntb.com) – Upaya melakukan penataan dan penertiban terhadap usaha pertambangan ilegal di Sekotong Lombok Barat (Lobar) masih terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pendampingan terhadap upaya penataan atau penertiban yang dilakukan Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK Provinsi NTB...

Lombok (ekbisntb.com) - Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang akan dilakasanakan oleh pemerintah mulai tahun 2025 menjadi momentum yang tepat untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan produksi pelaku usaha pangan lokal. Sebab tidak semua bahan pangan yang dibutuhkan di program ini bisa terpenuhi di dalam daerah, misalnya susu,...

Lombok (ekbisntb.com) - Kebijakan pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM oleh pemerintah dinilai sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab diketahui bahwa selama beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami deflasi yang salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli. Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Dr. M Firmansyah mengatakan, penurunan...

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN. Hambatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri...

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Universitas Muhammadiyah Mataram telah menandatangani kerja sama dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum serta tridharma perguruan tinggi untuk bidang persaingan usaha dan kemitraan. Anggota KPPU Periode 2024 – 2029, Dr. Rhido Jusmadi S.H., M.H., menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama antara...