Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi lambannya Pemkab Lobar dalam hal ini OPD terkait dalam menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , hingga menyebabkan Pemkab terkena sanksi dari pusat. Ribuan hektar lahan pertanian di Lobar pun terancam dialihfungsikan. Ketua Komisi III DPRD Lobar H...