Ombudsman Minta Masyarakat yang Bermasalah Tapera Agar Melapor
Jakarta (ekbisntb.com)-Ombudsman RI menangani 242 laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Sektor Perekonomian I periode 2021—2024, sebagai pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan ruang lingkup dari Sektor Perekonomian I meliputi perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian, pangan, perbankan, asuransi, penjaminan, pengadaan barang-jasa, perpajakan, pabean,...
REI NTB : Iuran Tapera Lebih Bermanfaat dari Biaya Merokok
Mataram (ekbisntb.com)-Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB mendukung rencana pemerintah meluncurkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Program ini dianggap sangat efektif untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, jika iuran Tapera dipotong sebesar Rp2,5 persen dari total...
Pengusaha dan Serikat Buruh Sepakat Minta Pemerintah Kaji Kembali Iuran Tapera
Jakarta (ekbisntb.com) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sepakat agar pemerintah mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang implementasi iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan, dunia usaha pada dasarnya menghargai tujuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Pihaknya sebagai representasi dunia usaha juga...
Apindo Rekomendasikan MLT BPJS Ketenagakerjaan Selain Tapera
Jakarta (Ekbis NTB) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai ganti program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Rekomendasi kami adalah optimalkan apa yang sekarang dulu melalui BPJS...
APINDO NTB Tolak Pengesahan UU Tapera
Mataram (Ekbis NTB) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menolak pengesahan undang-undang tabungan perumahan rakyat bagi pegawai swasta. Kebijakan pemerintah pusat ini, dinilai membebankan pengusaha.
Ketua APINDO NTB, Wayan Jaman Saputra menilai, rencana pemerintah pusat mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor...
