Bank Indonesia : Daerah Tambang Berisiko Jadi Daerah Miskin
Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Berry A. Harahap, mengingatkan risiko besar yang mengintai daerah penghasil tambang. Menurutnya, ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan berpotensi membuat wilayah kaya sumber daya alam justru terjerumus menjadi daerah miskin di masa depan.
Berry mencontohkan, beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan...
Pelaku Tambang MBLB Ilegal Disinyalir Sengaja Tidak Mau Urus Izin
Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Asosiasi Tambang Galian C Lotim, H. Maidy menilai niat Bupati Lotim H. Haerul Warisin cukup bagus untuk membantu tambang untuk membuat perizinan. Akan tetapi pada pelaku tambang Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) ini disinyalir justru sengaja tidak mau mengurus izin.
Menjawab Ekbis NTB di Selong,...
Hapus Kemiskinan Ekstrem Lingkar Tambang dengan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis Koperasi
Lombok (ekbisntb.com) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi” pada Senin 14 Juli 2025 di Mataram. FGD tersebut diikuti oleh unsur pemerintah daerah, aktivis, LSM, akademisi, hingga praktis media.
Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk...
Gantungkan Hidup dari Tambang, Penambang Sekotong Berharap Dilegalkan Pemerintah
Lombok (ekbisntb.com) - Penambang emas yang ada di kawasan Sekotong Lombok Barat (Lobar) berharap agar aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut dilegalkan oleh pemerintah. Pasalnya, tambang tersebut menjadi mata pencaharian bagi warga untuk menggantungkan hidupnya.
Warga Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Habib Islami, mengaku banyak warga yang menggantungkan hidup dari...
Wacana Tambang Sekotong Dilegalkan, Walhi NTB Ingatkan Pemkab Perlu Kajian Mendalam dan Komprehensif
Lombok (ekbisntb.com) - Munculnya wacana melegalkan pertimbangan emas di Sekotong dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendapatkan respons dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB. Kendati tujuannya untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi warga di daerah itu, WALHI mengingatkan Pemkab jangan buru-buru memberikan izin legalitas. Perlu ada kajian mendalam dan komprehensif...