KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, menegaskan kemiskinan di NTB tidak bisa diukur hanya berdasarkan kepemilikan rumah. Walaupun data kekurangan rumah di NTB masih cukup tinggi. Menurut Wahyudin, data kepemilikan rumah, seperti rumah sendiri, sewa, atau gratis, memang bisa menjadi indikator. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki...

KEKURANGAN rumah di Provinsi NTB mencapai lebih dari 200 ribu unit, hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat NTB takut untuk membangun ataupun membeli rumah. Menurut, Ardi, salah seorang warga Lombok Timur, jika dirinya tidak bisa membangun rumah diakibatkan oleh mahalnya segala bahan untuk membangun properti ini. Selain itu, tingginya harga...

PEMPROV NTB menargetkan ketersediaan rumah layak huni di daerah bisa tercukupi sesuai dengan jumlah keluarga. Dalam konsep Bappeda NTB, rumah layak huni akan terus diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. ‘’RLH diarahkan untuj penanganan kemiskinan. Untuk jangka panjang bisa iya (memenuhi backlog). Tapi fokusnya untuk tema di atas,’’ kata Sekretaris Bappeda NTB,...

DPRD Provinsi NTB memberi atensi terhadap backlog atau kekurangan rumah di Provinsi NTB. Antara jumlah kepala keluarga dengan rumah yang tersedia masih terdapat kekurangan. Kekurangannya lebih dari 200 ribu unit di tahun 2024 ini. Karena itulah DPRD NTB mendorong agar pemerintah membuat sejumlah opsi untuk mengurangi angka backlog ini. Anggota...

Pembangunan perumahan gencar dilakukan oleh pengembang di NTB. Terutama di lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan atau daerah penyangga di Lombok Barat (Lobar), yakni Kecamatan Labuapi dan Gunungsari. Begitu juga di daerah lain di NTB. Namun, itu semua masih belum mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat atau backlog. “MASIH belum...