Tag: Royalti
Royalti Mataram Mall Belum Sesuai Appraisal, Pemkot Kejar Kekurangan Pembayaran
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mengungkap adanya persoalan selisih pembayaran royalti oleh pengelola Mataram Mall, PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF).
Berdasarkan hasil audit terbaru, terdapat perbedaan cukup besar antara nilai royalti yang dibayarkan perusahaan dengan hasil penilaian tim appraisal.
Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad...
Royalti Rp1 Miliar Ditolak, Kontrak Mataram Mall Berpeluang Tidak Diperpanjang
Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengusulkan royalti atas pemanfaatan aset oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi senilai Rp1 miliar. Penetapan royalti ini berdasarkan perhitungan dari tim appraisal. Faktanya, nilai tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan. Kontrak pemanfaatan lahan Mataram Mall berpeluang tidak diperpanjang.
Berdasarkan kesepakatan bahwa pemanfaatan aset seluas sekitar 2 hektar...
Hotel di NTB Hentikan Pemutaran Murrotal Al-Qur’an Gara-gara Polemik Royalti
Lombok (ekbisntb.com) - Hotel di Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih untuk menghentikan sementara pemutaran murrotal Al-Qur’an di kamar maupun area publik. Keputusan ini diambil menyusul adanya polemik soal potensi kewajiban pembayaran royalti atas fonogram atau rekaman suara, termasuk bacaan ayat suci Al-Qur’an.
Pengelola hotel di Mataram, Rega Fajar Firdaus mengaku...
Butterfly : Tak Terganggu Polemik Royalti Musik di Tempat Hiburan
Lombok (ekbisntb.com) – Grup band asal NTB, Butterfly, memberikan respon terkait polemik pembayaran royalti musik yang tengah ramai diperbincangkan di kalangan pelaku industri hiburan. Vokalis Butterfly, Rian, menegaskan, dari sisi musisi, persoalan ini sebenarnya sederhana selama pihak penyelenggara acara atau pemilik tempat sudah mengurus lisensi ke Lembaga Manajemen Kolektif...
PHRI NTB Soroti Pengenaan Royalti Musik di Tempat Hiburan: Memberatkan dan Minim Sosialisasi
Lombok (ekbisntb.com) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keberatan atas kebijakan pengenaan royalti musik di tempat usaha seperti restoran, kafe, dan hotel. Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, menilai kebijakan ini tidak hanya membebani pelaku usaha di daerah, tetapi juga minim sosialisasi...




