Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada awal tahun 2025. Kebijakan ini akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa momen kenaikan PPN itu...

PENOLAKAN serta seruan agar pemerintah menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025 telah disuarakan banyak pihak yang khawatir daya beli masyarakat semakin turun. Kenaikan PPN dinilai bukan langkah yang tepat untuk diambil mengingat kondisi ekonomi saat ini. Anggota DPRD NTB...

KEBIJAKAN menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  hingga 12 persen oleh Kementerian Keuangan RI disayangkan oleh akademisi. Pasalnya, dengan meningkatnya PPN ini akan berpengaruh pada meningkatnya harga barang, sehingga berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah menyatakan kenaikan PPN ini akan berdampak pada semua aspek....

TARIF Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. PPN adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, WP Badan, dan Pemerintah yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Melansir situs Kementerian Keuangan, secara...

Pemerintah pusat akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) awal 2025 mendatang sebesar 12 persen. Rencana kenaikan PPN 12 persen ini dinilai akan semakin membebani pengusaha dan juga masyarakat. Bagi pengusaha rencana kenaikan ini akan semakin menambah biaya produksi dan keuntungan semakin sedikit. BEGITU juga dengan masyarakat, jika kebijakan ini diterapkan...