Lombok (ekbisntb.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp2.602.931. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp158.864 dibandingkan UMP 2024 yang tercatat sebesar Rp2.444.067. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, pihaknya berharap tak ada...

Jakarta (ekbisntb.com) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan agar setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan. “Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierly dikutip dari keterangan resmi...

Jakarta (ekbisntb.com) - Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Pieter Abdullah mengatakan saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang,...

Tanjung (ekbisntb.com) - Pencemaran lingkungan akibat operasional TCN (mitra PDAM) tidak hanya berdampak pada penutupan suplai. Dampak yang muncul adalah hotel-hotel yang sejauh ini menjadi pelanggan PDAM mengalami kesulitan air bersih. Perhotelan pun tengah bersiap untuk menutup usaha, merumahkan karyawan sampai keadaan normal, hingga merelokasi seluruh tamu okupansi hotel...

Mataram (Ekbis NTB) - Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi NTB mengkhawatirkan bila perang Iran dan Israel makin meluas. Dampaknya dapat merembet ke berbagai lini di Indonesia, tanpa terkecuali di daerah ini. Sebagaimana diketahui, kondisi geopolitik di Timur Tengah memanas setelah Iran meluncurkan serangan ratusan drone dan...