Mataram (Ekbis NTB) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menolak pengesahan undang-undang tabungan perumahan rakyat bagi pegawai swasta. Kebijakan pemerintah pusat ini, dinilai membebankan pengusaha. Ketua APINDO NTB, Wayan Jaman Saputra menilai, rencana pemerintah pusat mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor...