Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri cukup geram dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ingin menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD). Pimpinan OPD diminta meneken atau menandatangani surat pernyataan tidak mampu dan menjadi bahan evaluasi. “Kalau ada OPD yang menurunkan target sesuai kesepakatan awal....

Lombok (ekbisntb.com) - Usai rapat ekspose izin vila dan penginapan di Lombok Barat (Lobar) yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha pekan lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun ada yang aktif bergerak dan ada pula terkesan pasif. Dari informasi sementara yang diserap, data yang dimiliki OPD dengan berbasis desa...

Keberadaan vila atau penginapan bodong dan melanggar izin di Lombok Barat (Lobar) mendapat atensi dari DPRD Lobar. DPRD mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di kawasan Senggigi bergerak cepat dan tidak melempem. WAKIL Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto...

Lombok (ekbisntb.com) - Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj.Nurul Adha meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapenda dan Satpol PP agar mendata dan menertibkan bangunan vila maupun homestay yang belum memiliki izin dan NPWP. Dari hasil identifikasi, terdapat puluhan vila bodong atau tidak berizin. Hal tersebut...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hemat hingga ratusan miliar sebab perampingan struktur birokrasi mulai dari pejabat eselon II, eselon III, hingga ke eselon IV di lingkungan Pemprov NTB. Perampingan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan...