spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikKPPU

Tag: KPPU

Dampak Sanksi KPPU, GHA Khawatir Perhotelan Bangkrut Akibat Krisis Air

Lombok (ekbisntb.com) - Sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada PDAM dan TCN atas KPBU Air bersih di Gili Trawangan, mengancam keberlangsungan pariwisata di pulau itu. Gili Hotels Association (GHA) sangat khawatir, pelaku pariwisata khususnya perhotelan akan terancam bangkrut jika krisis air bersih tidak memiliki solusi. Ketua GHA Kabupaten Lombok...

KPPU Jatuhkan Denda Rp12 Miliar Atas Dugaan Persekongkolan Tender Air Bersih di Lombok Utara

Jakarta (ekbisntb.com) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi tegas terhadap dua pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan penyediaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara. Total denda yang dikenakan mencapai Rp12 miliar. Putusan ini diambil dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU Jakarta pada...

KPPU : Penunjukan Langsung Dalam Permen BUMN Membuat Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN. Hambatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri...

KPPU dan UMMAT Bekerjasama untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di NTB

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Universitas Muhammadiyah Mataram telah menandatangani kerja sama dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum serta tridharma perguruan tinggi untuk bidang persaingan usaha dan kemitraan. Anggota KPPU Periode 2024 – 2029, Dr. Rhido Jusmadi S.H., M.H., menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama antara...

KPPU Usulkan Pemerintahan Baru Bangun Jaringan Gas Kota Hemat Energi

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengusulkan kepada pemerintahan baru periode 2024-2029 agar membuat jaringan gas (jargas) kota, sebagai upaya penghematan penggunaan LPG. "Guna menghemat anggaran pemerintah, kami mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota, dan...