Lombok (ekbisntb.com) - KPK mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menagih pajak kepada pihak penambang galian C yang berstatus ilegal. "Jadi, perlu diingat bahwa pajak sama izin itu tidak ada hubungan. Ada tidak ada izin, pajak harus ditarik," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V...

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyebut bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) China di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, diperkirakan beromzet Rp1,08 triliun. "Ini baru satu lokasi dengan tiga stockpile (tempat penyimpangan sementara produk tambang), dan...

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di wilayah NTB terkait adanya kasus dugaan tenaga kerja asing (TKA) terlibat dalam kegiatan tambang emas ilegal di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. ‘’Jangan sampai di balik lemahnya penegakan hukum di lingkungan tambang yang katanya ada TKA, ada gratifikasi, ada...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan ambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tak menggubris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun belum lama ini memasang plang peringatan di beberapa objek usaha dan perumahan yang ada di wilayah Lobar. Langkah tegas tersebut akan dilakukan Pemkab setelah ada upaya pendekatan...

Lombok (ekbisntb.com) - Berdasarkan Data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat, terdapat 157 perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang di Lobar belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkab. Sehingga hal ini menjadi sorotan KPK. Bahkan sejumlah perumahan ini pun menjadi sasaran pemasangan plang oleh Lembaga...