Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) wilayah Bali Nusra menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Ketua AMPHURI Bali Nusra, H. Zamroni, mengatakan sikap tersebut sudah menjadi keputusan organisasi yang dibahas...

Sejumlah Wajib Pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) dipasangkan plang oleh Pemkab bersama KPK tahun 2024 lalu hingga saat ini masih bergeming. Mereka ogah bayar tunggakan pajak sesuai dengan aturan Pemkab. Tunggakan pajaknya pun kian membengkak tahun ini hingga miliaran rupiah. Kepala Bapenda Lobar H Mohamad Adnan mengatakan bahwa terkait...

Jakarta (ekbisntb.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dokumen afidavit diperlukan Pemerintah Singapura untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos. Paulus Tannos merupakan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang saat ini sedang ditahan di Singapura oleh pemerintah setempat. “Dokumen yang melengkapi untuk penuntutan di sana,” ujar Ketua...

Lombok (ekbisntb.com) - KPK mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menagih pajak kepada pihak penambang galian C yang berstatus ilegal. "Jadi, perlu diingat bahwa pajak sama izin itu tidak ada hubungan. Ada tidak ada izin, pajak harus ditarik," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V...

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyebut bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) China di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, diperkirakan beromzet Rp1,08 triliun. "Ini baru satu lokasi dengan tiga stockpile (tempat penyimpangan sementara produk tambang), dan...