Angkutan Umum Harus Tersedia
TRANSPORTASI publik atau angkutan umum menjadi salah satu fasilitas yang harus tersedia untuk melayani masyarakat. Namun belakangan di NTB, termasuk di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, angkutan umum yang dikenal dengan bemo kuning semakin menghilang.
Eksistensi angkutan umum kian terpinggirkan seiring dengan semakin mendominasinya angkutan berbasis online dan kendaraan pribadi....
Dorong UMK Rp2,9 Juta
WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi mendukung kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Mataram segera ditetapkan. Dia berharap, UMK Mataram bisa mencapai Rp2,8 juta bahkan Rp2,9 juta. Harapan ini, kata dia, kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Senin 2 Desember 2024, bukan tanpa alasan.
Kenaikan harga-harga menjadi...
APBD 2025, Pemkot Mataram Alami Defisit Rp66,9 Miliar
Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliuan lebih. Dari anggaran tersebut, terjadi defisif mencapai Rp66,9 miliar. Kekurangan anggaran dipastikan tidak mengganggu program organisasi perangkat daerah teknis.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan...
Pemkot Mataram Perlu Siapkan Angkutan Publik
Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram semestinya mulai memikirkan untuk menyiapkan angkutan publik. Tujuan memberikan pilihan bagi warga mengakses transportasi serta mengurangi potensi penggunaan kendaraan pribadi guna mengantisipasi kemacetan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui pada akhir pekan kemarin menerangkan, uji coba penggunaan transportasi publik telah...
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 659 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KОТА МATARAM
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,...




