Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
HomeTagsKeuangan

Tag: Keuangan

Bupati Jadikan SiLPA Sebagai Instrumen Stabilitas Keuangan Daerah

Taliwang (Suara NTB) - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan fiskal yang terencana dan berkelanjutan. Di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA dijadikan salah satu instrumen untuk menjaga strabilitas keuangan tersebut.Bupati Amar menjelaskan, bahwa SiLPA bukan sekadar...

Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Pemprov NTB Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

Mataram (ekbisntb.com) - Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Selasa (31/3/2026).Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, kepada Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi di Kantor BPK RI...

TKD Dipangkas Pusat, Wagub NTB Sebut Optimalisasi PAD Jadi Solusi

Lombok (ekbisntb.com) -Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang diakui Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri pastinya bakal memberi dampak besar terhadap proses pembangunan di daerah ini.  Namun itu semua hendaknya dihadapi dengan tenang.Saat ditemui usai menghadiri Musda XI DPD II Partai...

Samakan Persepsi Susun APBD, Pemprov NTB Gelar Rakor Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah

Lombok (ekbisntb.com) -Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Persamaan Persepsi untuk Memperjelas Kewenangan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Hotel Prime Park, Mataram, Jumat, 17 Oktober malam.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda Provinsi...

Siasati Pemangkasan TKD, Komisi I Minta TPP dan Anggaran Rapat Dirasionalisasikan

Lombok (ekbisntb.com) -Menyikapi kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak begitu urgent atau kurang mendesak.Termasuk pos anggaran belanja pegawai yang mengedot anggaran cukup besar. Di antaranya Tambahan Penghasilan...